Basuki: Sekarang, Ragunan Cuma Lihat Buaya Doang

"Termasuk ada Safari Night. Nanti Ragunan harus menjadi seperti itu, kalau sekarang kan cuma lihat-lihat buaya doang," kata Basuki di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Basuki yang mengaku belum pernah mengunjungi TMR mendapat laporan kualitas kebun binatang satu-satunya di Jakarta ini memprihatinkan, baik dari kualitas lahan, kandang, maupun binatang-binatang yang kurang terurus atau terawat dengan baik. Padahal, setiap tahun, Pemprov DKI selalu mengalokasikan dana Rp 40 miliar untuk perawatannya.

Hal itulah yang menjadi alasan ia memberi posisi Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, menjadi Kepala Pengawas TMR.

"Pengusaha yang punya hati untuk merawat hewan atau binatang-binatang di Ragunan sehingga kita bisa lihat penggunaan anggaran yang transparan. Selama ini kurang transparan. Makanya, kita taruh orang kita di dalam untuk mempelajarinya," ujar dia.

Ia menegaskan, Hashim tidak mungkin korupsi karena sudah kaya raya dan memang hobi dengan binatang. "Tidak hanya itu, jaringan dia ke negara-negara lain tinggi. Kita harapkan, dia mampu menjalin kerja sama antar-kebun binatang dari negara-negara lain," tuturnya.

Selain itu, lanjut Basuki, Hashim juga akan melakukan audit terhadap anggaran dan lahan. Hashim diminta menginventarisasi aset Ragunan, termasuk sebanyak 2.000 binatang-binatang yang dikandangkan di sana.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin meminta Pemprov DKI tidak menyerahkan operasionalisasi TMR kepada swasta.

"Kita harap TMR jangan diserahkan ke swasta karena itu adalah area wisata yang menjadi pilihan warga menengah ke bawah. Tiketnya sangat terjangkau dan menjadi pilihan utama warga, satu-satunya di Indonesia yang termurah," ujar Nurdin.

Politisi PKS ini menjelaskan, memang jika dikelola swasta, kualitas TMR bisa lebih baik, tetapi tarif masuknya akan memberatkan bagi warga DKI.

"Dengan Rp 4.000 satu orang bisa pacaran, bisa gelar tiker, lihat binatang, di mana lagi dapat seperti itu, lebih baik TMR dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) murni," ujar Nurdin.

Menurutnya, saat ini TMR berbentuk setengah BLUD, jadi tidak bisa mengatur anggaran sendiri. Mereka harus terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan DKI Jakarta.

"Kalau sudah menjadi BLUD penuh, mereka bisa kerja sama dengan swasta, misalnya bangun kandang, ada sponsor yang pasang iklan, lalu untuk kios-kios pedagang makanan bisa pakai sponsor juga, termasuk untuk perawatan hewan," ujarnya.