DPRD DKI: Tarif Angkot Naik, Kompensasi untuk Masyarakat Apa?

Fraksi di DPRD menilai pembahasan masih seputar kepentingan kalangan pengusaha angkutan. "DPRD melihat bahwa ada ketidakseimbangan usulan tersebut karena baru mempertimbangkan sisi pengusaha angkutan umum saja, tapi sisi masyarakat, dalam hal ini hak-hak penumpang, itu tidak di jabarkan di sana," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwicaksana, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta perlu kembali menambah analisis mengenai dampak dan juga hak dari masyarakat yang perlu untuk dipenuhi sebelum tarif diputuskan naik. Ia pun menilai Dinas Perhubungan belum memaparkan peningkatan pelayanan angkutan umum dengan kenaikan tarif tersebut.

"Kompensasinya seperti apa, contohnya kebut-kebutan, oper bis di tengah jalan, sopir tembak, keamanan penumpang," ujar Triwicaksana.

"Hak-hak penumpang, eksekutif (Pemprov DKI Jakarta) kenapa tidak perhatikan, seharusnya ada take and give," tambahnya.

Pihak DPRD pun masih menunggu Pemprov DKI Jakarta melengkapi hal itu dalam masalah pelayanan transportasi. Sambil DPRD juga melakukan rapat internal mengenai usul kenaikan tarif yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.