Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinas Pendidikan DKI Kembalikan Rp 13 Miliar ke Kas Daerah

Kompas.com - 01/07/2013, 23:09 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengembalikan anggaran yang tak terserap ke kas daerah sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI disahkan pada 28 Januari 2013. Anggaran yang tak terserap itu mencapai Rp 13 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, anggaran tersebut akan dimasukkan dalam penyusunan anggaran belanja tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan DKI 2013.

"Dana itu langsung kita masukkan untuk menambah ABT. Anggaran itu akan kita pakai untuk keperluan-keperluan yang lain," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/7/2013).

Selain Dinas Pendidikan, menurut Basuki, pengembalian anggaran yang tak terserap juga dilakukan oleh antara lain Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bencana DKI, dan Dinas Pekerjaan Umum DKI.

Ia pun menyebutkan tak ada satu pun Satuan Perangkat Kerja Daerah (SPKD) yang menyerap anggaran hingga seratus persen.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, sejak APBD disahkan hingga 31 Mei 2013, pihaknya telah menyerap anggaran sebesar 20,83 persen dari target 97 persen. Menurutnya, tingkat penyerapan itu adalah salah satu yang tertinggi.

"Salah satu kendala penyerapan di dinas kami, misalnya, program rehabilitasi berat di SMP 194 yang masih belum selesai. Tapi, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman suku dinas," kata Taufik.

Berikut ini adalah SPKD dengan tingkat penyerapan anggaran terendah, terhitung sejak 28 Januari hingga 17 Juni 2013.

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI (2,18 persen)
2. Dinas Perhubungan DKI (4,04 persen)
3. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI (4,40 persen)
4. Dinas Pekerjaan Umum DKI (6,11 persen)
5. Dinas Kelautan dan Pertanian DKI (8,16 persen)
6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI (10,50 persen)
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI (10,55 persen)
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (10,78 persen)
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI (12,23 persen)
10. Dinas Olahraga dan Pemuda DKI (12,83 persen)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

    PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

    Megapolitan
    KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

    KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

    Megapolitan
    Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

    Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

    Megapolitan
    Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

    Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

    Megapolitan
    Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

    Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

    Megapolitan
    Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

    Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

    Megapolitan
    Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

    Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

    Megapolitan
    Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

    Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

    Megapolitan
    Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

    Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

    Megapolitan
    Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

    Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

    Megapolitan
    NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

    NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

    Megapolitan
    Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

    Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

    Megapolitan
    Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

    Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

    Megapolitan
    PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

    PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

    Megapolitan
    Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

    Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com