"Boro-boro Diundi, PKL Dikasih di Blok G Juga Enggak Mau"

"Boro-boro mau diundi. PKL dikasih di Blok G juga enggak mau kalau enggak ada pembelinya," kata Ketua Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Hoiza Siregar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Hoiza, jika pedagang ber-KTP DKI jadi dipindah ke Blok G, otomatis peluang PKL untuk mendapatkan pembeli kalah dengan pedagang lain yang memang menempati gedung pasar.

"Kalau di Blok G kan enggak memadai. Becek, gelap, dan tempatnya di lantai dua, tiga. Enggak bakal orang belanja ke sana, sedangkan jualan mereka kan harus laku setiap hari buat makan sehari-hari," ucap Hoiza.

Hoiza mengatakan, APKLI mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta menata PKL di sekitar Pasar Tanah Abang sebelum Lebaran. Hanya, dia berharap penertiban itu juga memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan.

"Mau menggusur itu harus manusiawi. PKL harus ditempatkan di tempat yang ada pembelinya, bukan digusur begitu saja. Di mana perasaannya," ujar Hoiza.

Menurut Hoiza, tidak ada seorang pun rekannya yang sesama pedagang yang bercita-cita menjadi PKL. Profesi PKL terpaksa dijalani karena tak ada pilihan.

"Kalau enggak mau mereka jadi PKL, ya sediakan kerjaan dong. Itu kan tanggung jawab pemerintah," ujar dia.

"Mereka enggak punya pendidikan, enggak ada keahlian, modalnya juga pas-pasan. Kalau digusur, pasti dampaknya mereka menjadi pengemis, pencuri, dan penodong. Mereka enggak tahu saja, yang tahu kan saya," tutur Hoiza.

Hoiza mewanti-wanti Pemprov DKI agar menertibkan PKL tidak malah berujung hilangnya pekerjaan. Jika peluang mencari nafkah para PKL hilang, ia khawatir terjadi permasalahan sosial berbahaya.

"Kalau enggak ada mata pencaharian, pasti laki-bini berantem, anak telantar, keluarga pecah, akhirnya bercerai, bisa bunuh diri mereka. Memang pemerintah tahu?"