Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rapat 15 Menit Cukup, yang Penting Pelaksanaannya

Kompas.com - 15/07/2013, 13:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait rapat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mau berlama-lama. Menurutnya, rapat itu cukup 15 menit hingga 30 menit saja.

"Rapat itu tak perlu lama. Rapat itu ya kayak tadi. Simpel-simpel saja, 15 sampai 30 menit cukup. Yang penting pelaksanaan di lapangan," kata Jokowi seusai Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) di Jakarta, Senin (15/7/2013).

Itulah yang terjadi dalam rapat Fokopimda tersebut. Sebelum rapat dimulai, Jokowi berpesan singkat untuk menyampaikan masalah utama yang penting saja kepada para peserta rapat.

"Sampaikan yang singkat-singkat dan penting saja ya," pinta Jokowi, Senin (15/7/2013).

Rapat pun membahas penanganan isu-isu yang muncul selama Ramadhan dan hari raya Idul Fitri mendatang. Yang hadir dalam rapat ini ialah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Kepala Dinas UKM dan MP Ratnaningsih, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budhiman, beberapa kepala dinas, Kapolda Metro Jaya, serta unsur TNI Angkatan Darat dan Udara.

Rapat yang hanya berlangsung selama kurang lebih lima belas menit ini membahas mengenai penutupan tempat hiburan malam di DKI Jakarta, kenaikan harga bahan makanan, pengawasan peredaran makanan pada saat Lebaran, serta persiapan DKI Jakarta dalam menghadapi arus mudik dan arus balik pada Lebaran tanggal 8 dan 9 Agustus mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com