Basuki: Tidak Semua Anggaran Tak Terserap untuk BUMD

"Tidak semua anggaran pembebasan lahan dialihkan untuk PMP BUMD, kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Menurut dia, selain untuk PMP BUMD DKI, saat ini DKI masih memiliki anggaran pembebasan lahan di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKP) DKI yang masih belum digunakan.

"Anggaran itu boleh digunakan untuk program yang sudah dianggarkan. Anggaran yang sudah dialokasikan di dalam APBD masih bisa berlaku, tidak perlu mengikuti undang-undang pertanahan baru," ujar Basuki.

Sekadar informasi, sebanyak Rp 2,5 triliun dana pembebasan lahan tidak terserap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Sebelumnya, Basuki mengatakan uang tersebut akan dialihkan untuk PMP tiga BUMD, yakni PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 1,4 triliun, Bank DKI Rp 1 triliun, dan PD Pembangunan Sarana Jaya sebanyak Rp 130 miliar.

Anggaran Rp 2,5 triliun tersebut merupakan pengembalian anggaran dari beberapa dinas. Antara lain, Dinas Pertamanan DKI yang mengembalikan sekitar Rp 500 miliar, Dinas Pekerjaan Umum DKI mengembalikan Rp 200 miliar, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI mengembalikan Rp 150 miliar, dan Dinas Pendidikan DKI yang mengembalikan Rp 13 miliar.