Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi, Jangan Perkosa Monas"

Kompas.com - 19/07/2013, 12:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak harus selalu menggelar acara di kawasan Monumen Nasional. Sebaiknya, Gubernur menyebar acara itu ke wilayah kota.

"Jangan perkosa Monas, harus diatur, misalnya acara yang besar-besar saja di Monas. Tapi, yang kecil-kecil misalnya di tempat lain," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (19/7/2013).

Agus mengatakan, kawasan Monas memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan suatu acara. Ia khawatir, jika Monas terlalu diforsir untuk tempat acara, itu malah bisa merusak fasilitas di sana. Jika demikian, hal itu tentu merugikan Pemprov karena harus mengeluarkan dana lagi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.

"Kalau digunakan bisa rusak, tamannya, padahal sebagai ruang terbuka hijau di pusat kota kan penting," ujarnya.

Pemkot harus siap

Agus mengakui, Monas memang merupakan lokasi yang sangat strategis dalam menggelar suatu acara. Selain memiliki ruang terbuka yang luas, letak Monas pun berada di pusat kota sekaligus memiliki akses yang mudah dari penjuru Jakarta. Sementara di kota lain, kata Agus, tak ada lokasi yang memiliki kondisi sama seperti di area Monas.

"Coba mana, Setu Babakan? Akses ke sananya gimana? Museum Fatahillah? Kalau Sabtu atau Minggu sih, oke, tapi hari kerja? Mana lagi, Kanal Banjir Timur? Dekat perumahan, susah," ujarnya.

Oleh sebab itu, jika acara disebar ke kota lain di DKI, tinggal bagaimana setiap pemerintah kota mampu menyediakan ruang serta unsur-unsurnya dengan baik, sebaik penyelenggaraan di Monas. "Pemkot harus siap akan hal-hal itu. Banyaklah pertimbangannya, misalnya bukan di daerah perumahan, keamanannya, panitianya," tutur Agus.

Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan hal tersebut. Tetapi, menurutnya, acara-acara yang selama ini diselenggarakan di Monas hanyalah percontohan. Acara di kota lainnya pun, kata Jokowi, sudah dipikirkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com