Menurut Basuki, dari anggaran yang sudah digunakan itu tidak semuanya untuk operasional, tetapi juga untuk hal-hal lain, antara lain Anggaran yang tersisa dan tidak masuk dalam dana operasional digunakan antara lain untuk membantu pelajar yang kesulitan biaya, menebus ijazah pelajar di sekolah swasta, bantuan sosial, dan membayar gaji tenaga kerja Pemerintah Provinsi.
"Semakain daerah mendapatkan PAB besar, dia akan mendapatkan uang operasional yang besar. Inikan fair. Nah, Jakarta itu kami hanya pakai 0,1 persen, itu pun kami tidak pakai habis," ujar Basuki, di sela-sela acara peluncuran buku "Serdadu Jakarta Baru" di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2013).
"Sebagian kita pakai buat bantu jatah (sekolah) swasta yang tertahan, karena kan dari pusat, 12 tahun wajib belajar. Kalau kita kan belum bisa keluar KJP. Yang lama-lama, 4-5 tahun ijasah orang ketahan. Di sekolah swasta DKI, ijazah bayar. (Orang) mau masukkan (lamaran pekerjaan) ke tempat lain, enggak ada ijasah karena dia tidak mampu tebus, nah itu siapa yang bantu?," tutur Basuki.
Sebelumnya, FITRA memaparkan anggaran operasional Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki selama 2013 lebih dari Rp 26,6 miliar. Sementara anggaran operasional pada era Fauzi Bowo dan Prijanto mencapai Rp 17,6 miliar per tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.