Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Macet karena Kita Kurang Petugas Dishub

Kompas.com - 22/07/2013, 15:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari bahwa Jakarta belum bebas dari kemacetan, apalagi pada malam hari. Menurutnya, hal tersebut karena kurangnya personel yang siaga mengurai titik-titik kemacetan.

Selama ini, Pemprov DKI Jakarta mengerahkan petugas dari Dinas Perhubungan untuk mengatur rekayasa lalu lintas. Namun, dinas ini kekurangan 800 orang.

"Kenapa malam selalu macet? Dishub itu kekurangan 800 lebih orang kalau mau bikin tiga shift. Mereka terlalu capek. Kalau (simpul-simpul kemacetan) ditungguin bisa diselesaikan, kalau ada petugas," ujar pria yang kerap disapa Ahok ini di Balaikota, Senin (22/7/2013).

Basuki melihat warga Jakarta selalu ingin pulang dari beraktivitas dan tiba di rumah dengan lebih cepat. Namun, hasilnya malah terkunci, terjebak di kemacetan. Menurutnya, hal ini lantaran tidak adanya petugas.

Ia mencontohkan di daerah Ekor Kuning. Menurutnya, sejak ia kecil, daerah tersebut selalu macet. Hal itu disebabkan jam pulang dan tak ada petugas.

"Begitu saya jadi Wagub, ada petugas yang nungguin, lewat tuh," cetus dia.

Sayangnya, kata Basuki, pembukaan pegawai baru Dishub sementara ini belum dibuka karena memang belum saatnya. Sementara jika ingin menarik personel dari Satpol PP, di sana pun kekurangan orang.

"Kita ganti baju Satpol PP jadi Dishub, Satpol PP kekurangan orang mau bersihkan PKL," kata dia.

Untuk masalah ini, Basuki mengatakan tidak ada pilihan lain selain menunggu dibukanya penerimaan PNS. Salah satu alternatif mengurangi kemacetan Ibu Kota adalah dengan penambahan bus transjakarta. Rencananya, secara total Pemprov akan menambah hingga 694 unit.

"Kita beli ratusan, sekitar November-Desember baru dikirim. Busway harus cukup. Kalau dia cukup, jalanan lain macet, dia enggak macet," imbuh Basuki.

Sementara itu, terkait proyek monorel, Basuki memperkirakan akan berkontribusi terhadap kemacetan, seperti pembuatan gorong-gorong dan jalan kereta api.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com