Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dishub: Bubarkan Saja Metromini

Kompas.com - 25/07/2013, 08:19 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Perhubungan DKI Jakarta berpendapat sebaiknya operator bus ukuran sedang, Metromini, membubarkan diri. Perusahaan ini dinilai tak layak secara manajemen ataupun dalam pengoperasian kendaraannya.

"Bubarkan saja Metromini, dan ganti dengan perusahaan baru yang punya sarana dan prasarana yang baik," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (24/7/2013). Dia berpendapat bahwa manajemen Metromini sudah tak sehat karena sekarang telah terpecah tiga. Pristono bahkan menyebut Metromini sebagai operator angkutan umum terburuk di Jakarta.

Sebelumnya, Pristono mengaku telah berulang kali memberikan peringatan kepada manajemen Metromini untuk membentuk perusahaan yang sehat. Namun, kata dia, peringatan itu tak pernah direspons oleh perusahaan tersebut.

Selain manajemen yang terpecah, tambah Pristono, Metromini pun tak memiliki sarana dan prasarana memadai. "Mereka tidak punya pol, sarananya jelek. Untuk manajemennya juga sama, kebanyakan sopir tembak, tidak pakai seragam, karena tidak berbentuk badan usaha yang benar," katanya.

Menurut Pristono, Metromini pun tak pantas menjadikan masalah pengawasan sebagai kambing hitam ketika terjadi kecelakaan. Pasalnya, jika dari hulu tidak ada pengawasan, maka di tingkat hilir juga akan percuma. Pristono berjanji ke depan akan terus melakukan penertiban.

Kalau masih saja ada pelanggaran oleh bus dari Metromini, Udar berjanji, penilangan bahkan pengandangan tak akan segan-segan dilakukan. Adapun dari peristiwa tabrakan terhadap tiga siswa SMP di Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (23/7/2013), ditemukan fakta bahwa kondisi bus dari Metromini tak laik jalan dan dikemudikan oleh sopir yang tak memiliki surat izin mengemudi.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, perlu komitmen dan konsistensi Dishub DKI untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Bahkan, ia menyebutkan kalau selama ini Dishub DKI Jakarta justru kerap membiarkan pelanggaran kelaikan dan keselamatan angkutan umum.

Azas mengaku lembaganya sudah kerap mengingatkan Dishub DKI Jakarta untuk mengawasi dan menegakkan peraturan terhadap angkutan umum di Jakarta. Dia menilai, polisi dan petugas perhubungan sudah jarang merazia angkutan umum sehingga marak sopir tembak, sopir tak punya SIM, dan bahkan kendaraan tak laik jalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com