Soal Basuki, MRT Fatmawati Siap Cabut Laporan dengan Syarat

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat peduli MRT Fatmawati siap membatalkan laporan tentang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dengan syarat Basuki meminta maaf kepada publik berkaitan dengan proyek MRT Fatmawati.

Masyarakat peduli MRT Fatmawati melaporkan Basuki ke Kepolisian Daerah Metro Jaya karena menilai Basuki ingkar janji. Menurut koordinator masyarakat peduli MRT Fatmawati, Lieus Sungkharisma, ketika kampanye pemilihan gubernur DKI pada 2012, Basuki berjanji berusaha membangun MRT di Fatmawati dengan konsep bawah tanah, tetapi setelah menjadi Wakil gubernur ingin membangun MRT di Fatmawati dengan konsep jalan layang.

Lieus mengatakan, jika Basuki meminta maaf, itu berarti Basuki mendengarkan masyarakat yang menolak MRT berkonsep jalan layang.

"Kalau (Basuki) minta maaf secara terbuka, itu cukup. Kalau dia sadar dia salah, kami cabut semua (laporan). Kami enggak mau gugat, artinya dia mau mendengar," kata Lieus dalam acara buka puasa bersama di Rumah Makan Sinar Lestari, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2013) malam.

Lieus menjelaskan, warga Fatmawati merupakan pendukung Basuki dan Joko Widodo pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012. Menurut Lieus, warga memilih Basuki karena Basuki mendukung gagasan MRT sebaiknya dibangun di bawah tanah.

Mengenai tindakan melaporkan Basuki ke Polda Metro Jaya, menurut Lieus, itu untuk mengingatkan pejabat publik supaya tidak asal berjanji dan tak ada muatan politik. Lieus mengatakan, laporan itu dilengkapi rekaman video yang menunjukkan Basuki tengah berjanji soal MRT bawah tanah.

"Kenapa kami ramai-ramai dukung dia, karena yang dia omong benar. Kami mau kembalikan Ahok seperti awalnya. Kami bukan mau menjatuhkan dia. Itu tak mungkin, kami dukung dia susah-susah, kok," ujar Lieus.

"Jadi, saya mengharapkan polisi jangan karena yang di-laporin Wagub, terus laporan kami enggak dapat (ditindak lanjut). Yang diserahkan rekaman selama 28 menit. Dan dari situlah terlihat Ahok melakukan kebohongan kepada publik."

"Pejabat jangan mudah berjanji kepada rakyat saat kampanye. Kok, enak amat. Menyakitkan hati kalau pejabat model begini dibiarkan. Justru dari sekarang rakyat harus bangkit bersatu. Jadi ada konsekuensi, kalau dia tidak melaksanakan, kami bisa pidanakan," tuturnya.