Basuki: Yang "Nembak" KTP, Kita Pidanakan

Berikut ini adalah kutipan wawancara tersebut.

Mengenai kebijakan Anda bahwa tukang parkir di Jakarta akan digaji Rp 4 juta?

Ini harus saya luruskan. Waktu itu ditanya, bagaimana kita mengatasi bocornya parkir liar. Bayangkan, kita mengeluarkan uang Rp 21 miliar per tahun untuk mengumpulkan retribusi parkir yang cuma Rp 20 miliar. Tekor Rp 1 miliar. Kenapa rata-rata tukang parkir bawa pulang Rp 100.000-150.000? Kalau Anda selama ini sudah bawa pulang uang Rp 100.000-150.000, dalam 30 hari itu kamu membawa uang Rp 4 juta lebih. Nah saya pasang mesin, kira-kira kamu mau enggak kerja? Nah saya katakan, lebih baik kita pasang mesin, semua bayar di mesin, tukang parkir kita gaji Rp 4 juta pun, kita untung. Nah, itu yang kita maksud.

Jadi, kondisi itu jelas, tukang parkir harus punya KTP DKI, kita harus kasih dia rumah susun, kehidupannya lebih baik. Memang kalau kita ngomong jujur, di Jakarta ini kebutuhan hidup layak kalau mau punya istri tak bekerja, punya anak, mau sampai sekolah, ya Rp 4-5 juta per bulan. Kalau Rp 2 juta, namanya minimum, pas-pasan.

Apakah itu akan jadi celah orang datang ke Jakarta, nembak KTP?

Kita pidanakan. Kalau Anda nembak KTP, saya bisa operasi yustisi. Kalau kita operasi, ketemu KTP palsu, kita pidanakan Anda. Pidana bukan cuma undang-undang kependudukan, tetapi juga penipuan. Kalau Anda khawatir, kenapa khawatir? Sopir transjakarta kami Rp 7 juta lebih gajinya. Benar kok sopir transjakarta itu gajinya Rp 7 juta lebih, tapi Anda harus menjaga dengan baik.

Perputaran uang polisi "cepek" di Jakarta mencapai Rp 6,75 miliar per bulan.  

Balik lagi soal penegakan hukum. Selama ini pak ogah-pak ogah itu enggak ditangkapin, kan. Tangkapin sekali-sekali. Kita latih. Mereka mau jadi sopir taksi, kita kekurangan sopir taksi, kekurangan operator alat-alat berat. Kita betul kekurangan operator alat berat. Kita kurang apa lagi? Tukang parkir juga butuh banyak, setiap 15 meter ada satu orang. Cuma persoalannya, Anda mau tidak?

Seperti saat kita lakukan operasi di dinas sosial. Anak yang minta-minta, hanya kerja 3-4 jam, dapat Rp 150.000. Anda bawa dia, latih dia untuk kerja di pabrik pagi sampai sore, gaji Rp 2 juta (per bulan), dia mau enggak? Tidak mau.

Masalahnya di situ. Kalau tidak mau, gunakan pendekatan hukum. Sama juga, ada anak remaja berusia 14 tahun yang kita temukan jadi PSK. Anda mau latih dia jahit-menjahit di konveksi, hanya dapat Rp 1-2 juta. Dia enak-enak dapat berapa juta jadi PSK. Anak baru 14 tahun. Mana mau? Nah, kalau persoalannya seperti itu, apa kita mau nurutin maunya mereka. Tidak bisa.

Kita kasih saja standar hidup. Makanya, di Jakarta, Pak Gubernur sudah bikin satu sistem. Kalau Anda bilang miskin, yang penting soal sakit, Anda harus diurus. Makanya ada Kartu Jakarta Sehat. Kalau Anda bilang Anda miskin, anak Anda mau sekolah, mau uang jajan, kita kasih Anda Kartu Jakarta Pintar. Anda bilang Anda miskin lagi, Anda tak mampu beli rumah, kita lagi bangun banyak rumah susun, yang tidak disewa. Tapi kalau dijual, kami pidanakan Anda. Anda boleh bayar retribusi dengan harga sekitar 1/2-1 bungkus rokok per hari. Anda tidak mampu, Anda bisa jadi petugas cleaning service, kita taruh di Kawasan Berikat Nusantara untuk kerja, dapat Rp 70.000 lebih, dipotong pajak penghasilan jadi Rp 67.000. Malas-malasan, karena selama ini mana mau dia dibayar Rp 67.000 sehari untuk kerja dari pagi sampai sore. Dia nongkrong di jalan 3-4 jam semau dia dapat Rp 150.000.

Nah, orang-orang itu bagaimana? Orang miskin akan selalu ada di Jakarta. Orang malas selalu akan ada. Nanti, lama-lama akan terjadi proses seleksi. Anda tidak ada makan, sudah. Kalau dia bilang dia mampu, kita kasih Anda makan. Makan yang sama terus, sanggup atau tidak kamu? Itu yang akan kita lakukan.

Sempat ada perseteruan antara Anda dan Abraham Lunggana, tetapi beberapa hari kemudian mereka yang awalnya kontra dengan Anda berbalik mendukung program Anda dan juga Gubernur DKI Jakarta. Ini karena gaya komunikasi Anda atau bagaimana?

Kalau bicara komunikasi, mungkin pakar komunikasi pikir komunikasi saya paling buruk barangkali. Saya tidak peduli soal komunikasi. Bagi saya yang penting substansinya. Saya disumpah jabatan untuk melaksanakan semua undang-undang dan perda. Itu saja. Siapa pun Anda, kalau Anda tidak menyadari, khilaf, atau tidak sadar berlawanan dengan saya, pasti bukan dengan saya, pasti berlawanan dengan peraturan yang mau saya tegakkan. Nanti, suatu hari Anda akan mengerti bahwa Anda salah, Anda harus ikutin. Kecuali saya melaksanakan otoriter, peraturan saya. Itu tentu Anda bisa menyerang saya habis. Tapi, selama saya taat pada aturan, taat pada konstitusi, saya tidak peduli.

Anda tidak mau pilih saya juga saya tidak peduli, karena saya yakin yang pilih kami adalah orang-orang yang ingin kami melaksanakan konstitusi. Kalau Anda merasa hak Anda diambil karena Anda mau melanggar peraturan, karena kami mau menegakkan peraturan, kami akan memilih tidak usah pilih kami. Tinggal kita hitung-hitungan saja. Orang Jakarta jumlahnya kalau di atas 50 persen yang suka melanggar peraturan, ya pasti kami tidak terpilih kembali. Tapi kalau yang di atas 50 persen lebih suka peraturan ditegakkan, kami pasti terpilih kembali. Santai saja.

Baca juga: Basuki: Silakan Datang ke Jakarta, asal...