Basuki: Kalau Saya PKL, Maunya Direlokasi ke Plaza Indonesia - Kompas.com

Basuki: Kalau Saya PKL, Maunya Direlokasi ke Plaza Indonesia

Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 14/08/2013, 09:48 WIB
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berkunjung ke Redaksi Harian Kompas untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan sosialisasi program kerja Kantor Harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013). Basuki diterima langsung oleh Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, yang didampingi CEO Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo, Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, dan jajaran pimpinan Kompas lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap konyol pedagang kaki lima (PKL) Pasar Gembrong yang enggan ditertibkan. Sebab, selain melanggar peraturan, menolak untuk menerima solusi relokasi dari DKI, dan menganggap kalau berjualan di lokasi baru, tidak akan menguntungkan.

"Kalau begitu semua orang di Jakarta bisa menduduki jalan. Saya kalau jadi PKL, mau pindah di mana? Plaza Indonesia. Dagang apa? Enggak mau tahu, pokoknya untung atau enggak, saya dagang di sini saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Basuki pun menganalogikan penolakan PKL itu ibarat dirinya tak lagi menjadi Wakil Gubernur DKI, namun menolak keluar dari kantonya di Balaikota Jakarta. Padalah, secara peraturan, Basuki harus angkat kaki.

"PKL itu begitu kan? Jadi, kamu sudah duduk di jalan, direlokasi tapi enggak mau, maunya bagaimana? Mau di toko dekat sini, di Bekasi juga enggak mau, maunya di Monas. Lebih gila lagi kan?" sindir Basuki.

Argumentasi seperti itulah, kata dia, yang telah mendasar dalam pikiran para PKL, sehingga menolak direlokasi. Apabila tetap tidak mau direlokasi, maka hukum akan ditegakkan. Mereka akan dikenakan pidana atas pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dan UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Di dalam Perda itu, telah tercantum sanksi berupa kurungan 10 hingga 60 hari dan denda Rp 100.000 hingga Rp 20 juta. Untuk saat ini, penertiban PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara-lah yang menjadi fokus Pemprov DKI.

Basuki berharap apabila awak media melihat ada PKL di yang tetap berada di jalan untuk segera melapor kepadanya atau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Semua yang mengganggu jalan, sekarang out. Tugas Wali Kota juga kita uji kemampuan mereka, yang enggak bagus kita ganti," kata Basuki.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisKurnia Sari Aziza
EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM