Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Gelontorkan Rp 30 Juta untuk Operasional Ahok Center

Kompas.com - 15/08/2013, 20:53 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Center For Democracy and Transparency (CDT) atau lebih dikenal Ahok Center dibiayai oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setiap bulan, diperlukan dana sekitar Rp 30 juta untuk operasional lembaga swadaya masyarakat itu. Dana itu diambilnya dari kocek pribadi Basuki.

"Berkisar Rp 30 jutaan lebih per bulan untuk biaya operasionalnya," kata Koordinator dan penanggung jawab CDT Natanael Oppusunggu saat ditemui di kantornya, Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).

Ia mengatakan, gaji tujuh anggota CDT dibayar sesuai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp 2,2 juta. Sebelum Basuki menjabat sebagai anggota legislatif di DPR RI, lembaga itu telah resmi terbentuk, yakni pada 2007.

Sebagai pendiri bersama Basuki, Natanael mengatakan bahwa tujuan awal pembentukan CDT adalah melatih orang-orang jujur dan bersih yang bercita-cita menduduki kursi legislatif maupun eksekutif. Semua itu dibiayai oleh Basuki.

Tak sedikit dari mereka yang berhasil, banyak pula yang gagal. Setelah Basuki maju menjadi calon wagub pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dengan berpasangan bersama Joko Widodo, LSM itu beralih fungsi menjadi posko pemenangan, selain posko yang berada di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

Kini, setelah Basuki menjadi Wagub DKI, LSM itu bertugas mengawal dan mengawasi program-program Pemprov DKI yang sedang berjalan. Tak hanya itu, mereka juga menerima keluhan-keluhan warga dengan berbagai syarat. Laporan warga itu harus disertai KTP DKI, kartu keluarga, dan surat kelurahan. Mereka kemudian membantu memberikan pelayanan sosial kepada warga.

Natanael menyebutkan, karena selama ini masyarakat tidak tahu dan lebih tahu nama Ahok, maka CDT pun disebut dengan Ahok Center. "Sebenarnya sama, cuma masyarakat bingung CDT itu apa. Ada ibu-ibu, nenek minta bantuan, Ahok-Ahok saja lah, Ahok Center. Ya itu nama populer," kata Natanael.

Natanael menegaskan bahwa Ahok Center tidak berada di bawah bendera partai politik tertentu. Tempat yang dijadikan kantor ini merupakan bekas markas relawan Jokowi-Basuki. Mereka baru pindah ke Apartemen Juanda Lantai Dasar pada Mei 2012 atas pemberian seorang relawan Jokowi-Basuki bernama Hendry. Sebelumnya, markas mereka berada di depan Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, yang kini menjadi markas PKPI, partai politik pimpinan Sutiyoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com