Selasa, 29 Juli 2014

News / Megapolitan

Kota Bogor Berharap Wali Kota yang Bisa Atasi Keruwetan

Jumat, 16 Agustus 2013 | 07:29 WIB
Kemacetan parah terjadi sebagai imbas unjuk rasa pengosongan Terminal Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/6/2013). Gambar diambil dari akun Twitter ferras282 dari arah Kota Bogor menuju Pintu Tol Bogor.

 


BOGOR, KOMPAS.com — 
 Pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Bogor akan digelar 14 September 2013. Dari pilkada ini diharapkan bisa terpilih pasangan calon yang mampu mengatasi keruwetan kota, yaitu persoalan sampah, transportasi, pedagang kaki lima, dan kemiskinan.

Ada lima pasang calon yang akan bertarung dalam Pilkada Kota Bogor, yaitu Firman Halim- Gastono (1); Bima Arya-Usmar Hariman (2); Achmad Ruyat-Aim Halim Hermana (3); Dody Rusadi-Untung W Maryono (4); dan Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi (5).

Menurut Pelaksana Harian Sekretaris Kota Bogor Ade Syarif Hidayat, Rabu (14/9), di Kota Bogor masih terdapat 42.328 keluarga miskin atau 8,6-13 persen dari 973.113 penduduk Kota Bogor.

"Kemampuan program kami baru bisa mengentaskan 3 persen setiap tahun," katanya.

Produksi sampah mencapai 2.447 meter kubik (m3) per hari. Sementara sampah terangkut 1.718 m3 per hari. Sisanya tersebar di sungai, saluran air, lahan kosong, bahkan pasar.

Pada 1996, terdata 2.150 PKL, tahun 2002 menjadi 10.350 PKL, dan 2012 naik lagi menjadi 12.000 PKL. Hal ini memunculkan kesemrawutan kota.

Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, yang dihubungi terpisah juga menyoroti PKL dan transportasi. "Kata kunci adalah penataan yang harus diperkuat dengan penegakan aturan hukum," katanya.

Yayat mendesak adanya perombakan sistem transportasi. Angkot harus diganti armada bus sedang. Trayek ditata kembali. Lalu lintas diatur kembali.

Untuk PKL, tidak ada cara lain kecuali ditata. Pemerintah perlu membeli dan membangun lokasi khusus PKL. (BRO)


Editor : Ana Shofiana Syatiri
Sumber: Kompas Cetak