Demi Fasilitas Warga, Pemprov DKI Ubah Sekolah Jadi Pasar

"Tujuannya tidak hanya menyediakan fasilitas sosial warga, tetapi juga meningkatkan kualitas sekolah dengan mengoptimalkan fungsinya. Sangat memungkinkan sekolah hasil penggabungan itu menjadi sekolah modern bertingkat lebih dari lima lantai," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Rabu (21/8), di Jakarta.

Sejumlah sekolah yang akan diubah dan ditingkatkan fungsinya antara lain SD Kemayoran 01, 03, 05, dan 07 di Kecamatan Kemayoran; SD Kenari 07, 08, 09, 010, 011, dan 012 di Kecamatan Senen di kawasan yang sama dengan SMP 216 dan SMA 68; SD 01 sampai 05 di Kecamatan Sawah Besar; serta SD Cikini 01 sampai 08 di Kecamatan Menteng.

"Konsep sementara yang kami bicarakan adalah membangun fasilitas sosial terpadu di bekas lahan sekolah. Sementara sekolah sebelumnya digabung dengan sekolah terdekat. Pilihan lain adalah menggabungkan area sekolah dengan permukiman dan fasilitas sosial lain di satu kawasan," kata Taufik.

Selain SD, program berikutnya akan memanfaatkan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Namun, untuk saat ini, kata Taufik, yang paling memungkinkan pengalihan fungsi SD negeri. Selain jumlahnya banyak (2.420 sekolah), tidak semua sekolah itu efektif karena sudah kekurangan murid. "Karena faktor pergerakan penduduk, sejumlah sekolah kekurangan siswa," kata Taufik.

Bukan hanya penggunaan area sekolah, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga akan memanfaatkan rumah dinas lurah dan camat yang tidak digunakan lagi. Sempat ada pendataan rumah dinas yang tidak dihuni dan tidak layak di seluruh Jakarta. Namun, rencana ini tidak berlanjut karena rumah dinas pejabat tidak terlalu luas.

Berangkat dari kenyataan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lebih mengutamakan pemanfaatan sekolah untuk fasilitas pasar atau kantong pengusaha kecil. Area bekas sekolah lebih luas daripada rumah dinas pejabat sehingga layak untuk fasilitas usaha. Sejalan dengan rencana ini, pengembangan sekolah akan diarahkan ke atas. "Bekas lahan sekolah dibuat untuk fasilitas sosial warga, bisa berupa pasar atau rumah susun," kata Basuki.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Johny Simanjuntak, mengatakan, rencana itu masuk akal. Sebab, semakin lama semakin sulit mendapatkan lahan untuk pembangunan fasilitas sosial di Jakarta. "Namun, saya meminta rencana ini dibuat matang," ujarnya. (NDY)