Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bang Ucu Pertanyakan Janji Basuki di Tanah Abang

Kompas.com - 26/08/2013, 21:07 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tokoh masyarakat Tanah Abang, Muhammad Yusuf bin Muhi atau kerap disapa Bang Ucu, mempertanyakan janji Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pengelolaan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ucu menilai Basuki ingkar janji jika tidak memberdayakan warga Tanah Abang sebagai petugas keamanan di Pasar Tanah Abang.

"Oh, kalau Ahok enggak berminat, berarti dia ingkar dengan janjinya saat bertemu dengan Bang Ucu pada tanggal 16 Agustus 2013 dan pasti akan terjadi gejolak di Tenabang," kata Ucu melalui pesan pendek yang disampaikan oleh orang kepercayaannya, Ijang, kepada Kompas.com, Senin (26/8/2013) sore.

Pada kesempatan terpisah sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, memberdayakan "anak wilayah" atau warga setempat sudah dilakukan sejak era Gubernur Sutiyoso. Menurut dia, pemberdayaan warga setempat itu justru dimanfaatkan untuk mengutip bayaran dari para pedagang.

"Itu sudah dilakukan sejak zamannya Bang Yos (panggilan Sutiyoso). Justru beberapa 'anak wilayah' itu yang memungut uang dari PKL. Kalau memungut itu kan namanya pagar makan tanaman," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin siang.

Melalui pesan pendek yang dikirim Ijang, Ucu mengatakan, setelah selesai penertiban PKL pada 11 Agustus 2013 pagi, pada malam harinya Camat Tanah Abang Hidayatullah mengutarakan bahwa Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah akan menagih janji Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis yang akan menyerap 75 persen tenaga kerja di Pasar Tanah Abang. Penyerapan tenaga kerja itu dilakukan dengan mempekerjakan warga sebagai office boy (OB), petugas keamanan, ataupun juru parkir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com