JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik, Andrianof Chaniago, menilai tidaklah mengada-ada bila Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar tentang honor tambahan untuk anggota panitia khusus DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, ia menyarankan agar komentar seperti itu tidak disampaikan di hadapan publik.
Andrinof mengatakan, dengan pengalaman puluhan tahun sebagai anggota DPRD Belitung Timur maupun DPR RI, Basuki pasti tahu sumber-sumber penerimaan anggota parlemen. "Termasuk sumber-sumber penerimaan tambahannya," kata Andrianof saat dihubungi, Selasa (3/8/2013).Namun, Andrianof menyarankan agar Basuki membatasi diri dalam memberikan komentar. Ia berpendapat, komentar itu sebaiknya disampaikan dalam konteks yang masih berhubungan dengan masalah pemerintahan. Hal itu untuk menghindari konflik dengan DPRD ataupun hal-hal kontroversial lain.
"Kalau perilaku anggota Dewan di luar urusan pemerintahan, sebaiknya jangan dikomentarin," ujarnya.
Ketika DPRD DKI membentuk pansus mass rapid transit (MRT), Basuki menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu.
"Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki, Selasa (16/7/2013).
Akibat komentar itu, ditambah dengan komentar Basuki soal rencana pengajuan hak interpelasi anggota DPRD, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI merasa bahwa ucapan itu telah melecehkan institusi DPRD. Fraksi PPP telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Basuki kepada pimpinan DPRD. Partai berlambang kabah itu ingin meminta klarifikasi atas pernyataan-pernyataan Basuki tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.