Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fauzi Bowo Diusulkan Jadi Dubes Jerman?

Kompas.com - 03/09/2013, 11:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Ito Sumardi diusulkan menjadi duta besar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada para calon duta besar.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, Fauzi Bowo akan ditempatkan sebagai Duta Besar RI untuk Jerman. Sementara itu, Ito Sumardi akan menjadi Duta Besar RI untuk Myanmar.

Selain dua nama itu, ada 20 nama lainnya yang diusulkan oleh Presiden. Di antaranya Sekretaris Menteri Pemuda dan Olaharaga Yuli Mumpuni dan adik Yusril Ihza Mahendra, Yusron Ihza Mahendra.

Berikut daftar lengkap 22 nama yang diusulkan menjadi duta besar (dubes) RI di sejumlah negara:
1. Fauzi Bowo (Jerman);
2. Suprapto Martosetomo (Afrika Selatan);
3. Yuli Mumpuni (Spanyol);
4. Yusron Ihza Mahendra (Jepang);
5. Budi Bowoleksono (Amerika Serikat) menggantikan Dino Patti Djalal yang akan diangkat sebagai Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM);
6. Linggawaty Hakim (Swiss);
7. Komjen (Purn) Ito Sumardi (Uni Myanmar);
8. Letjen (Purn) TNI Jhony Lumintang (Filipina);
9. Yuwono A Putranto (Norwegia);
10. Raudin Anwar (Libya);
11. Abdurrahman M Fachir (Arab Saudi);
12. Jose Antonio Morato Tavares (Selandia Baru);
13. Irmawan Emir Wisnandar (Laos);
14. Sugeng Rahardjo (China);
15. Burhanuddin (Sudan);
16. Nurul Qomar (Brunei Darussalam);
17. Gary Rachman Makmun Jusuf (Fiji);
18. Rahmat Pramono (PTRI ASEAN);
19. Diar Nurbiantoro (Romania);
20. Mulya Wirana (Portugal);
21. Pitono Purnomo (Kamboja), dan
22. Moenir Ari Soenanda (Peru).

Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan membenarkan usulan nama-nama tersebut. Ia mengaku sudah mendengar usulan itu. Namun, secara resmi usulan nama belum diserahkan kepada Komisi I DPR.

"Nanti habis paripurna ini kami rapat internal Komisi I untuk bahas nama-nama," ujar Ramadhan, Selasa (3/9/2013).

Sementara itu, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengungkapkan, nama-nama itu nantinya akan dibacakan dalam rapat paripurna yang dilakukan hari ini. Setelah itu, calon dubes akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada tanggal 18-19 September mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com