Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cucu Ahli Waris Adam Malik Tepis Gunakan Ormas di Ria Rio

Kompas.com - 04/09/2013, 22:08 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Kehadiran sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Forum Betawi Rempug (FBR) di Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur, mencuri perhatian. Muncul dugaan, keluarga ahli waris Adam Malik, yang mengklaim sebagai pemilik tanah, menggunakan jasa mereka.

Saat dikonfirmasi mengenai kehadiran ormas tersebut, Guna Jaya, cucu ahli waris Adam Malik, menepis tudingan bahwa pihaknya menggunakan jasa anggota ormas di lokasi tersebut. Menurutnya, keterkaitannya dimungkinkan atas peran Ketua RW setempat, Abdul Gofur, yang juga menjadi ketua ormas di sektor tersebut.

"Kebetulan Ketua RW-nya, Ketua FBR di sektor ini. Pak Haji Gofur ini orang yang kita percayakan menjaga lahan. Saya rasa di situlah keterkaitannya," kilah Guna Jaya, saat ditemui di Pos RW 15, di Waduk Ria Rio, Rabu (4/9/2013) malam.

Menurutnya, kehadiran ormas itu bukan sebagai tameng atau senjata dalam permasalahan lahan di lokasi tersebut.

Ia mengatakan, sebagai rakyat, dirinya hanya memperjuangkan haknya yang dilindungi oleh undang-undang. "Jadi, saya di sini menepis kita bawa ormas. Jadi, kalau ada ormas yang simpati, selama tidak ada masalah, saya silakan saja," ujar Guna.

Sebelumnya, Ketua RW 15 Pedongkelan Abdul Gofur mengatakan, anggota FBR yang diperbantukan untuk mengamankan area sekitar Waduk Ria Rio berasal dari semua cabang di Jakarta. Sekitar 500 anggota FBR ikut berjaga-jaga di sekitar Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur. Mereka disiagakan untuk membantu warga jika sewaktu-waktu ada penggusuran.

Ahli waris Adam Malik mengklaim memiliki lahan seluas 2,1 hektar di lokasi itu. Wilayah yang diklaim meliputi lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan, termasuk beberapa RT yang berada di dalamnya. Berdasarkan denah lokasi yang diperlihatkan Abdul, wilayah yang diklaim milik ahli waris Adam Malik meliputi RT 02, 04, dan 05; sebagian RT 06 dan 07; serta sebidang lapangan merah yang seluruhnya berada di wilayah RW 15.

PT Pulomas Jaya, anak badan usaha milik daerah PT Jakarta Propertindo, membantah pengakuan keluarga ahli waris. Lahan tersebut merupakan tanah Pemprov DKI. Dasar hukumnya, kepemilikan Eigendom Verponding Nomor 5243 yang telah dibebaskan, termasuk di dalamnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2 beserta garapannya berdasarkan keputusan Metro Pertanian/Agraria Nomor SK II/3/KA/63 tanggal 14 Desember 1964.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com