Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Gubernur Bangkok Bangun MRT dan "Sky Train"

Kompas.com - 20/09/2013, 07:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Memulai adalah hal paling sulit dalam sebuah kebijakan. Kesulitan akan berlipat jika kebijakan itu mendapat tentangan dari masyarakat. Kondisi itulah yang dialami Gubernur Bangkok MR Sukhumbhand Paribatra saat kali pertama membangun sky train dan mass rapid transit.

"Kami mulai sky train sekitar 15 tahun lalu, sedangkan MRT sekitar 7 tahun lalu. Reaksi (masyarakat) memang tidak terlalu bagus," ujarnya di sela-sela Meeting of the Governors/Majors of the Capitals of ASEAN di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Waktu itu, tutur Paribatra, masyarakat menolak pembangunan sky train karena lahan yang digunakan untuk pembangunan fondasi adalah milik masyarakat. Adapun penolakan terhadap MRT, yang dibangun kemudian, adalah ketakutan menggusur sky train. Pemerintah kala itu pun melaksanakan sejumlah langkah untuk meyakinkan masyarakat.

"Memang masyarakat itu perlu waktu untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru," lanjut Paribatra.

Tahun-tahun berjalan, dua moda transportasi itu menjadi angkutan paling sukses yang mengangkut ribuan penumpang setiap hari. Saban hari, ada 15 juta-17 juta penumpang yang bergerak di ibu kota Thailand. Dari jumlah itu, 40 persen ditampung MRT dan sky train. Sisanya menggunakan kendaraan pribadi.

Belum mengatasi macet

Meski telah membangun dua moda transportasi, Paribatra mengakui bahwa Bangkok belum bisa lepas dari masalah kemacetan. Sistem transportasi di Bangkok hanya menjangkau dalam kota, tidak menjangkau seluruh Bangkok dan daerah sekitar.

"Masalah terberat itu tidak adanya transportasi massal yang baik di sekitar Bangkok atau provinsi tetangga karena orang bekerja di Bangkok banyak tinggal di daerah sekitarnya. Kalau kita tidak punya transportasi yang mengakomodasi itu, masalah kemacetan pasti tetap ada," ujarnya.

Oleh sebab itu, tak ada jalan lain yang bisa dilakukannya untuk membangun fasilitas transportasi massal lain agar warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan begitu, permasalahan kemacetan pun dapat teratasi.

"Program kita sekarang dalam waktu 10 tahun, kami akan memiliki 400 kilometer railway. Dalam 20 tahun, semoga lebih dari itu," ujarnya yakin.

fondasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com