Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkantoran di Sudirman-Thamrin Tanpa Pagar, Bagaimana Keamanannya?

Kompas.com - 23/09/2013, 10:18 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius untuk menerapkan peraturan bahwa gedung-gedung di Jalan Sudirman-Thamrin harus tanpa pagar, maka harus mulai dipikirkan jaminan keamanan kepada pengelola gedung. Apalagi, Jalan Sudirman-Thamrin merupakan kawasan langganan aksi unjuk rasa.

"Demonya dalam jumlah besar lagi, apakah Pemrov DKI bisa memberikan jaminan keamanan?" kata pengamat perkotaan Nirwono Yoga saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/9/2013).

Nirwono mengungkapkan, rencana pembongkaran pagar gedung-gedung di kawasan Sudirman-Thamrin telah muncul sejak tahun 2005. Saat itu masih era pemerintahan Sutiyoso.

Saat itu, melalui program "Pedestrianisasi Jalan Thamrin", Sutiyoso mengingingkan pagar di depan jalan raya maupun pagar pembatas antargedung dibongkar. Pembongkaran pagar depan bertujuan supaya trotoar bisa dilebarkan.

"Pembongkaran pagar pembatas antargedung supaya orang bisa mengggunakan teras gedung untuk berjalan kaki agar perpindahan dari gedung satu ke gedung lain menjadi lebih mudah," jelas Nirwono.

Saat itu, lanjut Nirwono, pada dasarnya para pengelola gedung tidak keberatan. Namun, mereka menginginkan adanya jaminan keamanan. Saat itu, Sutiyoso menawarkan patroli satpol PP selama 24 jam. Namun, langkah tersebut membutuhkan biaya operasional yang besar karena membutuhkan banyak Satpol PP yang secara bergantian menjaga kawasan tersebut.

Terlebih lagi, ada tiga kedutaan besar negara asing yang ada di kawasan tersebut, yaitu Kedubes Jepang, Inggris, dan Jerman. Tentunya tidak mungkin untuk membongkar pagar pembatas tiga gedung kedubes negara lain.

"Dibongkar jelas tidak bisa tapi dimundurkan untuk pelebaran trotoar, mereka (kedubes asing) mendukung. Jadi waktu itu akhirnya pagarnya tidak dibongkar, tapi dimundurkan. Jadilah yang saat itu lebar trotoar hanya 1,5-2 meter, sekarang sudah 6 meter. Itu salah satu keberhasilan program itu," jelas Nirwono.

Lebih lanjut, kata Nirwono, dia sangat senang apabila nantinya gedung-gedung di kawasan Sudirman-Thamrin tanpa pagar. Hal itu untuk menghidupkan lantai bawah gedung-gedung yang ada di kawasan itu.

"Kalau tanpa pagar akan lebih enak. Mau makan siang bisa berjalan di teras-teras gedung. Kalau sekarang kan harus keluar gedung dulu, jalan di trotoar, baru masuk ke gedung yang lain," ujarnya.

Untuk itu, dia mengharapkan Pemprov DKI harus mulai menyusun urban design guidelines dari saat ini. Hal itu tentu saja menyangkut aspek keamanan serta bagaimana nantinya batas area antargedung jika tanpa pagar.

Wacana untuk meniadakan pagar gedung-gedung di Jalan Sudirman-Thamrin dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi pembicara dalam acara Kanisius Education Fair di SMA Kolese Kanisius, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).

Basuki menjelaskan, tujuan peniadaan pagar untuk menciptakan kota yang humanis dan interaksi yang baik antarpenduduk. Pagar-pagar nantinya akan diganti dengan taman yang bisa untuk orang bersantai ria. Di taman itu, nantinya juga akan ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diperkenankan berjualan.

"Tapi PKL-nya kita didik dan kalau ketahuan tidak menjaga kebersihan, akan kita denda dan kita usir," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com