Jumat, 29 Agustus 2014

News / Megapolitan

Pelajar Tanggapi Program Jam Wajib Belajar Jokowi

Rabu, 25 September 2013 | 08:16 WIB
SHUTTERSTOCK Terlibatlah dalam segala proses pendidikan anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program jam wajib belajar yang akan diujicobakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Oktober 2013 mendatang diragukan akan berhasil. Meski memiliki niat yang bagus program itu dianggap sulit dijalankan di Jakarta.

Rafindra (16), salah seorang pelajar kelas 2 SMA di bilangan Jakarta Selatan mengaku bimbang atas program tersebut. Ia tak setuju jika jam wajib belajar sama sekali tak memperbolehkan pelajar untuk keluar rumah pada jam tertentu. Namun, ia setuju jika pengawasan diserahkan kepada orangtua.

"Masih bimbang sih. Takutnya kalau dipaksain (program) ini jalan, ada pemberontakan dari si pelajarnya sendiri. Masa belajar diatur-atur," ujarnya ke wartawan di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Anak sulung dari dua bersaudara tersebut mengaku sehari-hari, ia telah mengemban sekitar delapan jam belajar di sekolahnya. Di rumah, ia pun hanya mengulang-ulang materi pelajaran di sekolah. Itu pun diakuinya tak membutuhkan waktu lama serta waktu yang diatur seperti di program itu. Jadi, ia merasa belajar tidak perlu diformalkan ke dalam program kebijakan yang rigid.

Yang dibutuh kan, kata remaja yang selalu masuk peringkat lima besar itu, hanyalah pengawasan orangtua saja.

Bagus tapi sukar

Keraguan tidak hanya datang dari pelajar, namun juga pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Mohammad Abduh Zen. Dia mengapresiasi positif langkah Jokowi-Basuki yang ingin menyadarkan kembali tanggung jawab terhadap anak. Tapi sisi lain, ia tak bisa membayangkan program semacam itu dapat berjalan di Jakarta.

Faktor penduduk yang padat serta gaya hidup di Jakarta yang cenderung individualis, kata Abduh adalah salah satu kesukaran program tersebut. Berbeda, misalnya, program itu diterapkan di kota kabupaten yang masih bernuansa pedesaan dan kepadatan penduduknya lebih renggang dari DKI, pasti jauh lebih mudah dalam hal pengawasan.

"Kalau di Jakarta, di mana mobilitas siswa tinggi, sistem sekolah belum terayonisasi sehingga ada yang bersekolah jauh, tentu tak mudah," ujarnya.

Terlebih dalam hal pengawasan. Abduh tidak bisa membayangkan misalnya ketua-ketua RT, RW mengecek satu per satu anak apakah melaksana kan jam wajib belajar atau tidak. Padahal, aktivitas anak harusnya cukup diserahkan ke orangtua.

"Memang harus ada koordinasi yang kuat antara perangkat pengawasan lingkungan dengan orang tua. Kalau enggak begitu, ya sangat sulit," ujarnya.

Namun di sisi lain muncul secuil optimisme. Abduh berkaca pada beberapa program Jokowi yang di awal-awal diterpa keraguan yang sama. Sebagai contoh, penataan kawasan Pasar Tanah Abang, penataan kawasan Waduk Pluit, dan Waduk Ria Rio. Publik ragu saat wacana penataan tiga tempat itu muncul. Namun, di tangan Jokowi pun berhasil.

Abduh yakin, tidak ada program Jokowi-Basuki yang terkalkulasi dengan tidak baik. Hanya tinggal masyarakat harus merespon positif saja program tersebut, bukan malah menggalang penolakan.

"Saya sepakat, masyarakat, pelajar, harus merespon ini dengan positif. Tapi mengingat Jakarta yang situasinya begini, saya sepakat program ini diujicobakan dulu. Dengan begitu akan ditemukan titik efektif serta titik lemah dimana," lanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto menyadari program tersebut cukup kontroversial. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu di 10 RT yang tersebar di lima pemerintahan kota Jakarta Oktober mendatang. Ia yakin jika semangat penyadaran kembali tangg ung jawab anak terhadap lingkungan tersosialisa sikan baik, program ini dapat berjalan baik pula.

"Peraturan Daerah sudah ada, yaitu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Pasal 7 Ayat 3. Jadi tinggal dijalankan saja," ujarnya.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Ana Shofiana Syatiri