Atasi Kemacetan, Pemprov DKI Rangkul Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI memerlukan bantuan kepolisian untuk mengurusi permasalahan lalu lintas. Terlebih lagi, saat ini, DKI sedang getol untuk mengatasi kemacetan melalui sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), dan juga memberantas parkir liar.

"Iya, kita butuh polisi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (25/9/2013) malam.

Siang tadi, Basuki mengunjungi Kantor Korlantas Mabes Polri, MT Haryono, Jakarta Timur. Dalam kunjungan tertutup untuk awak media itu, ia mengatakan hanya sekadar sharing permasalahan Ibu Kota yang memerlukan bantuan polisi.

Basuki juga menyampaikan masukan-masukan, termasuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan Pemprov DKI, apabila ada peraturan yang dilanggar.

Melalui pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Ahok itu berharap tidak ada lagi ego sektoral (sektor yang tidak ingin bekerja sama dengan sektor lainnya) dalam mengatasi kemacetan ataupun kasus kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Ego sektoral itu pula yang harus diselesaikan antara Pemprov DKI dan kepolisian.

"Pak Gubernur (Joko Widodo) menginginkan kita harus saling mendukung. Jangan bicara ego-ego sektoral. Makanya kita sampaikan Pemprov DKI yang sekarang beda, kita butuh polisi," tekan Basuki, yang dalam pertemuan tersebut juga disematkan pin "Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas" oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pudji Hartanto.