Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Street Democracy" ala Jokowi Diulas di Koran Jepang "Asahi Shimbun"

Kompas.com - 26/09/2013, 18:49 WIB
Norma Gesita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tak hanya di the New York Times, gaya blusukan yang dilakukan Jokowi dengan mendekati langsung ke tempat-tempat yang menjadi sumber masalah di Jakarta juga mendapat perhatian di media Jepang.

Salah satu koran terkemuka di Jepang, Asahi Shimbun, membahas gebrakan Jokowi dalam artikelnya di halaman 2 edisi yang terbit 31 Juli 2013. Di artikel tersebut, Asahi Shimbun menyoroti sepak terjang Jokowi yang akan menormalisasi sungai.

Sebut koran tersebut, ada 4 sungai yang akan menjadi prioritas Jokowi mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. Juni lalu, Jokowi meninjau Sungai Pesanggrahan yang mengalir sepanjang Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Jokowi berencana untuk melebarkan sungai tersebut. Namun, tidak mudah karena masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Banyak sampah plastik dan sampah besar yang mengapung di sungai tersebut.

Cara Jokowi mendekati warga agar mau pindah dari bantaran sungai menjadi perhatian di artikel tersebut. Asahi Shimbun mengungkap komentar salah seorang warga yang bakal terkena proyek tersebut.

"Ini pertama kalinya Jokowi ke sini, dan saya senang. Tapi kalau kami hanya mendapat ganti rugi
Rp 1,2 juta, gimana ya? Seharusnya sepuluh kali lipat dari itu," kata Nurhayati, salah satu warga.

Lantas apa tanggapan Jokowi? "Yang penting kita langsung turun dan berbicara dengan orang yang bersangkutan. Ini yang namanya 'street democracy'. Masalahnya, bagaimana kita meyakinkan warga," kata Jokowi.

Itulah makna blusukan yang dilakukan Jokowi, yakni berhubungan langsung dengan sumber masalah. Untuk program ini, Jokowi memang belum bisa membuktikan diri sanggup meyakinkan warga untuk pindah dari bantaran sungai.

Bahkan, menurut Asahi Shimbun, kalaupun nantinya sungai-sungai tersebut bisa dibenahi dan dinormalisasi, belum menjamin masalah banjir teratasi.

Dilihat akar masalahnya, penyebab sungai meluap adalah  kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak seenaknya membuang sampah di sungai. Jika sungai dibenahi tetapi cara berpikir masyarakat tetap seperti ini, bukan tidak mungkin banjir akan tetap terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com