JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerapkan kawasan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, penerapan ERP tidak perlu menunggu bus baru datang.
Tigor menjelaskan, saat Singapura pertama kali menerapkan ERP di tahun 1975, mereka melakukannya sebelum pemerintah melebur operator-operator bus menjadi satu wadah. Saat itu, operator bus masih berdiri sendiri-sendiri.
"Waktu itu seperti di sini (Jakarta saat ini), metromininya, kopajanya masih berdiri sendiri-sendiri. Singapore Bus Service belum ada," kata Tigor saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2013).
Setahun berselang, kata Tigor, yaitu di tahun 1976 baru kemudian Pemerintah Singapura melebur operator-operator bus menjadi satu. Langkah tersebut diikuti dengan mendatangkan bus-bus baru.
"Jadi Pemerintah Singapura cari uang buat menggabungkan operator bus dan beli bus baru, dari penerapan ERP. Waktu itu ERP mereka masih sederhana, pakai karcis kayak jalan tol," ungkapnya.
Tigor pun berujar, jika menunggu bus baru datang, maka kemungkinan masih lama menunggu ERP diberlakukan. Dia pun mencontohkan situasi Indonesia merdeka di tahun 1945. Saat itu kondisi Indonesia belum siap seratus persen, baik dalam hal sarana dan prasarana. Dan ada sebagian pihak yang meminta proklamasi kemerdekaan ditunda.
"Tapi pihak yang lain menyatakan, jangan tunggu siap. Kalau tidak sekarang (1945), kapan lagi merdeka," ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ERP akan diterapkan setelah bus-bus baru tiba. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang berupaya menggabungkan operator-operator bus sedang ke dalam satu wadah.
Terapkan ERP, harus dimulai dari ERI
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, ke depannya jika rencana Electronic Road Pricing (ERP) benar-benar dilaksanakan di Jakarta, maka sistem pendataaan kendaraan bermotor nantinya juga harus berbasis elektronik pula, yaitu Electronic Registration and Identification (ERI). Dengan begitu, nantinya penegakan hukum lalu lintas juga berbasis elektronik, yaitu Electronic Law Enforcement (ELE).
Ia menjelaskan, ERI merupakan sistem yang berbentuk bank data kendaraan bermotor. Nantinya dengan penerapan sistem ini, akan ada sejenis alat berbentuk cip yang ditempelkan di kendaraan bermotor.
Kendaraan yang sudah dilengkapi cip akan dengan mudah dideteksi jika melakukan pelanggaran. Baik jika terekam CCTV maupun terdeteksi oleh alat pemindai yang dipegang petugas di lapangan. Dengan adanya ERI pula, kata Rikwanto, tidak ada lagi penindakan hukum dan pembayaran denda di jalan raya karena seluruhnya telah berbasis elektronik. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
