Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laka Lantas: Pemohon SIM Umum Wajib Miliki Sertifikat Kompetensi

Kompas.com - 02/10/2013, 17:54 WIB
Windoro Adi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Tahun depan, pengemudi yang ingin mengurus surat izin mengemudi (SIM) Umum, wajib melampirkan sertifikat kompetensi yang mereka peroleh dari sekolah mengemudi yang sudah diakredisasi Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya.

Langkah tersebut diambil untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi kurang memiliki kemampuan dan disiplin saat mengemudi kendaraan umum.

Demikian rangkuman wawancara dengan Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Chrysnanda Dwi Laksana, dan Perwira Unit SIM Satpas Daan Mogot, Polda Metro, Inspektur Satu Efri, Selasa (1/10/2013). Sertifikat ini diterbitkan oleh Jakarta Safty Driving Centre atau SDC yang berkantor di Satpas Daan Mogot.

"Lembaga nirlaba ini dikelola swasta. Saya berharap, kalangan pengusaha otomotif mau ikut membiayai lembaga ini lewat mekanisme CSR (Coporate Social Responsibility) masing-masing," ucap Chrysnanda.

"Jadi mulai tahun depan, setiap orang yang ingin mendapatkan atau memperpanjang SIM Umum, harus melampirkan sertifikat kompetensi ini saat mengurus SIM Umum," lanjut Efri.

Sertifikat kompetensi akan diterima setelah yang bersangkutan mengikuti kursus mengemudi. Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan lulus ujian dari kursus ini, maka pengelola kursus mengemudi memberikan sertifikat kompetensi ini.

Meski demikian, sertifikat kompetensi ini bukan jaminan bahwa yang bersangkutan pasti lulus ujian untuk mendapat SIM Umum.

"Sertifikat kompetensi ini ibarat ijazah sekolah. Mereka yang sudah mendapat ijazah, belum tentu diterima bekerja di satu perusahaan. Kalau ada lembaga kursus mengemudi sering gagal meloloskan 'lulusan'nya mendapat SIM Umum, itu artinya lembaga kursus tersebut buruk. Dengan kata lain, kalau satu sekolah sering gagal meloloskan lulusannya mendapatkan pekerjaan di satu perusahaan, ya artinya sekolah itu jelek," tutur Chrysnanda.

Ia mengatakan, saat ini jajarannya bekerjasama dengan SDC sudah mulai melakukan akredisasi terhadap lembaga-lembaga kursus mengemudi yang dikelola swasta. "Kita maunya standar kursusnya jelas. Kualitas para lulusannya pun tidak diragukan sehingga sebagian besar mereka bisa dipastikan bakal mendapat SIM Umum," ucap Chrysnanda.

Menurut Efri, wajib memiliki sertifikat kompetensi mengemudi yang juga berarti wajib ikut sekolah mengemudi ini hanya berlaku bagi mereka yang ingin mendapat atau memperpanjang SIM Umum. "Mereka yang ingin mendapat atau memperpanjang SIM polos, tidak wajib ikut kursus mengemudi," ujar Efri.

Ia mengatakan, para pemilik SIM polos yang terlambat setahun memperpanjang masa berlaku SIM-nya, akan mengikuti mekanisme baru, yaitu, setiap lima tahun sekali harus mengikuti ujian teori dan praktek untuk kembali mendapatkan SIM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com