Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Era Foke dan Jokowi Versi Wanda Hamidah

Kompas.com - 10/10/2013, 08:08 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah merasakan dua masa pemerintahan, yakni era Fauzi Bowo dan Joko Widodo. Meski kinerja keduanya patut diapresiasi, politisi PAN itu menemukan perbedaannya.

Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang jatuh pada 15 Oktober 2013, Wanda melihat ada perubahan di Jakarta. Berbagai kebijakan di era Fauzi Bowo baru terwujud pada tahun ini, setelah dia tidak memimpin.

"Di zaman Pak Fauzi Bowo, harapan saya untuk program-program yang enggak mungkin terjadi, di zaman Pak Jokowi-Ahok ini menjadi kenyataan," ujar Wanda ditemui di ruangannya, Rabu (9/10/2013).

Beberapa di antarannya misalnya terkait penataan taman kota. Menurut Wanda, pada era Jokowi-Basuki wujudnya lebih terasa dibanding pada era Foke. Selain itu, Jokowi dan Basuki juga mereformasi birokrasi melalui pemilihan seleksi pejabat publik, atau yang lebih dikenal dengan proses lelang jabatan. Wanda menilai, cara seperti itu lebih tepat karena memilih pejabat publik berdasarkan integritas dan kemampuan orang yang bersangkutan.

"Tapi kalau zaman Pak Foke begitu tertutup ya. Jadi A ditunjuk misalnya untuk jadi wali kota. Si A apa prestasinya? Saya bertanya-tanya apa prestasinya. Sebagai anggota DPRD, saya tidak bisa memahami. Misalnya seperti itu," ujar wanita cantik mantan presenter TV itu.

Menurut Wanda, pemerintahan saat ini lebih mudah dalam hal komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Kedua pemimpin Jakarta saat ini menurut dia lebih mudah ditemui.

"Pak Jokowi dan Pak Ahok lebih mudah berinteraksi. Misalnya, 'Pak ada yang ingin saya sampaikan mengenai... (sesuatu)'. 'Oh ya silakan datang'," kata Wanda.

Wanda juga menilai, Jokowi-Basuki lebih transparan mengenai masalah APBD DKI Jakarta, baik untuk informasi kepada wartawan maupun masyarakat Jakarta karena langsung diumumkan.

"Artinya, tanpa teman-teman harus datang ke saya minta soft copy APBD, sekarang Pak Ahok mengumumkan. 'Ini lho rancangan APBD DKI Jakarta'. Dengan begitu, masyarakat Jakarta dapat ikut mengkritisi," ujarnya.

Ia pun mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang saat ini tengah mengambil alih PT Palyja dan PT Aetra. Ini karena sejak dulu kepemilikan asing yang menguasai kedua perusahaan tersebut sudah dikritik. Hal itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

"Sekarang ini alhamdulillah. Saya di Balegda ikut mendukung pengambilalihan, niat baik Pemda DKI ingin mendapatkan kembali hak pengelolaan itu, yang di zaman Pak Foke rasanya mustahil," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com