Mereka Pilih Mundur pada Masa Pimpinan Jokowi-Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Ritme kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dapat dikatakan berbeda apabila dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Mengapa demikian?

Bagaimana tidak, di hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur, Jokowi sudah melakukan aksi blusukan atau turun ke lapangan melihat permasalahan yang ada. Adapun Basuki bertugas untuk mengawasi birokrasi dan anggaran di dalam tubuh Pemprov DKI. Aksi blusukan Jokowi itu turut serta mengajak para kepala dinas dan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di DKI.

Pada hari pertamanya setelah dilantik pada 16 Oktober 2012 lalu, masih terbayang di benak kita, Jokowi turut mengajak Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Novizal, mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Bharuna, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Ery Basworo, dan mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Catharina Suryowati. Mereka turut mengikuti langkah Jokowi menyusuri sudut kota Jakarta. Saat itu, Jokowi blusukan ke Pademangan, Tanah Tinggi, dan Bukit Duri. Blusukan itu terus berlanjut hingga menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki pada Selasa (15/10/2013).

Siapa sangka, ritme kerja Jokowi, yang menuntut pegawainya untuk bekerja cepat, membuat Novizal memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Novizal memilih untuk pensiun dini. Kemunduran Novizal dari Pemprov DKI cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, ia dikenal sebagai salah seorang pejabat DKI yang berkinerja baik dan bersih. Novizal mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan. Bersamaan dengan itu, Novizal juga mengajukan pensiun dini pada 1 Maret 2013, padahal sejatinya ia baru pensiun pada 1 Desember 2013. Alasan utama pengunduran dirinya adalah kesehatan dan memiliki rekam penyakit lever.

Pada Selasa (12/2/2013) lalu, Novizal bercerita bahwa ia telah mengidap penyakit lever hingga waktu yang cukup panjang. Akhirnya, pada tahun 1994, ia dinyatakan sembuh total dari penyakit tersebut. Walaupun sudah sembuh total, ia melihat beban kerja semakin meningkat dan tidak ingin mengecewakan Gubernur Jokowi.

"Kalau saya paksakan, takut penyakit saya muncul lagi. Kalau saya tidak kerja optimal, saya takut Pak Gubernur menjadi kecewa," kata Novizal saat itu.

Novizal yang diangkat sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 18 Januari 2012 itu juga membantah bahwa pengunduran dirinya karena terkait permasalahan pungutan liar di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda. Dalam peristiwa itu, Jokowi mencopot jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Marunda Kusnindar.

Dalam pengalaman kerjanya, Novizal pernah menjadi Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang, kemudian naik menjadi Kepala Bidang Jembatan, dan menjadi Wakil Dinas Pekerjaan Umum DKI. Pada 14 Februari 2013, Jokowi melantik Yonathan Pasodung sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI menggantikan Novizal. Novizal menjadi pejabat pertama dalam sejarah birokrasi Pemprov DKI yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Mundur demi "nyaleg"

Selang beberapa bulan dari pengunduran diri Novizal, orang nomor tiga di Ibu Kota, yakni Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan secara mengejutkan juga mengundurkan diri. Fadjar mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Sekda DKI Jakarta per 8 April 2013 langsung kepada Gubernur Jokowi.

Berbeda dari Novizal yang mundur dengan alasan kesehatan, Fadjar mundur dengan alasan akan ikut bertarung memperebutkan "kursi Senayan" di dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Mantan Wali Kota Jakarta Barat itu mulai mencemplungkan diri ke dalam partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 26 Maret 2013. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2004, Fadjar wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda DKI dan sebagai PNS. Jabatan Fadjar sebagai Sekda DKI Jakarta, sesuai dengan perpanjangan, semestinya baru berakhir pada September 2013.

Setelah ditinggal oleh Fadjar, jabatan strategis sebagai pegawai negeri sipil (PNS) nomor satu di DKI masih kosong. Jokowi telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI, Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Wiriyatmoko, untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Kini, pejabat DKI yang berpotensi menduduki jabatan strategis itu masih menjadi teka-teki. Telah ada 15 nama pejabat DKI yang dites untuk menduduki jabatan Sekda DKI. Rencananya, pada Desember 2013 mendatang, Jokowi akan menyerahkan tiga nama pejabat DKI kepada Menteri Dalam Negeri, dan selanjutnya diputuskan oleh Wakil Presiden RI Boediono.

Selain Fadjar, Burhanuddin, yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat, juga memilih melepas jabatannya sebagai PNS DKI. Burhanuddin memohon percepatan pensiun yang akan habis masa kerjanya sampai bulan Juli 2013 kepada Jokowi. Alasan kemundurannya, ia telah dipinang oleh Partai Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Partai Gerindra berminat meminang dirinya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI pada Pileg 2014 mendatang. Burhanuddin terdaftar di Dapil 10 (Jakarta Barat) dengan nomor urut 9.

Saat mengundurkan diri dari jabatannya, Jakarta Barat tidak memiliki pemimpin wilayah. Pasalnya, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Sukarno juga telah memasuki masa pensiun, yaitu 56 tahun. Jokowi kemudian menunjuk mantan Asisten Sekda bidang Pemerintahan DKI, Sylviana Murni, menjadi Plt Wali Kota Jakarta Barat. Selang beberapa waktu kemudian, Jokowi melantik Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Fatahillah menjadi Wali Kota Jakarta Barat pada 17 Mei 2013. Jokowi melantik Fatahillah di Rusunawa Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.