Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Merasa Kecolongan Dikerjai Dinas PU

Kompas.com - 17/10/2013, 16:34 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Banyaknya anggaran yang telah dicoret dan muncul kembali setelah pengesahan oleh DPRD DKI membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gusar. Hal ini disampaikan Basuki saat memberikan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

"Saya kecolongan terus terang soal anggaran 2013. Sudah saya coret, ternyata ada lagi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Ia tak menjelaskan secara detail anggaran-anggaran mana saja yang tiba-tiba muncul kembali tersebut. Menurut Basuki, di APBD DKI 2013, banyak pos anggaran yang tidak perlu. Dinas yang paling ia sorot adalah pos anggaran di Dinas Pekerjaan Umum DKI.

Tak sedikit anggaran yang muncul kembali. Misalnya, saat Basuki meminta Dinas PU DKI untuk mengganti pompa setiap empat tahun. Setelah disahkan, ternyata diganti menjadi tiap dua tahun.

Permasalahan itu, kata dia, membuktikan adanya permainan dari bawah hingga ke atas. Basuki justru "menyukai" hal tersebut. Apabila tidak ada perlawanan, Basuki mengaku tidak memiliki semangat hidup.

"Saya paling suka kalau ada yang mau main-main seperti ini, saya juga akan ajak ribut. Karena saya masuk ke politik untuk ribut sebetulnya. Mungkin anda tidak suka sama saya, saya memang tidak mengharapkan disukai orang," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Apabila masih ada pejabat maupun pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang tidak mau mengikuti ritme kerja Jokowi-Basuki, serta masih "bermain" dengan anggaran, tak menutup kemungkinan Basuki akan mengejar seluruh pajak para PNS itu. Ia menantang seluruh pejabat DKI untuk mau memeriksa hartanya.

Apabila tidak mau memeriksakan harta kekayaan, maka Basuki mengimbau untuk tidak lagi mengajak bicara dirinya. "Kalau anda masih demen hidup, tidak usah ngomong sama saya. Kalau kita tidak marah, kita mati sia-sia. Kita ini hanya penjajah atas bangsa sendiri," tegas Basuki.

Ia juga menegaskan kepada para SKPD untuk mengantisipasi kontraktor yang mensubkontrakkan proyek ke kontraktor lainnya. Dalam hal ini, Basuki sudah mendiskusikan hal tersebut dengan Jokowi. Dari hasil diskusi tersebut, dia akan menambah satu pasal dalam kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dan kontraktor pemenang lelang. Pasal yang ditambahkan mengatur, apabila di lapangan ditemukan ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang telah ditentukan, maka pekerjaan akan dihentikan dengan segera.

Tidak hanya itu, kontraktor tidak akan menerima ganti rugi dari pembangunan fisik yang telah dikerjakannya. Bangunan yang sudah dikerjakan itu juga akan disita menjadi aset milik Pemprov DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com