Basuki: Kami Memang "Kejar Tayang"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menampik bahwa dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sedang "kejar tayang" dalam melaksanakan program unggulan Pemprov DKI.

"Kami betul-betul kejar tayang, karena kita mau selesai secepat mungkin. Kalau tahun 2017 tidak dipilih lagi ya terserah, minimal lima tahun ini kita selesaikan," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Pertanyaan tersebut sekaligus menanggapi pernyataan yang sempat dilontarkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, yang menilai adanya kesan aksi "kejar tayang" oleh Jokowi pada satu tahun pertamanya sebagai Gubernur DKI.

Siti menilai Jokowi cenderung memilih program yang memiliki hasil terukur, seperti penertiban pedagang kaki lima di Tanah Abang, penataan Waduk Pluit, penataan Waduk Ria Rio, dan sejumlah program lain yang menyangkut orang dalam skala besar ketimbang program lain yang tidak terukur.

Namun Ahok, begitu Basuki disapa, menegaskan bahwa dalam menjalankan dan membangun sebuah pemerintahan, memang harus memiliki sebuah pondasi yang kuat dan jelas. Aturan ditegakkan dan program dijalankan. 

Anggaran Siluman

Dalam kesempatan tersebut, Basuki mengaku tak habis pikir masih ada saja pihak-pihak yang berusaha mencari celah korupsi. Salah satunya, ia merasa kecolongan lantaran banyak anggaran siluman, yang sebelumnya telah dipangkas namun muncul kembali. Misalnya, saja seperti anggaran yang berada di Dinas Pendidikan.

Ia menyoroti anggaran Dinas Pendidikan terlalu gendut dan kebanyakan tidak berguna. Anggaran yang ada di Dinas Pendidikan, kata dia, lebih banyak untuk merehab dan pelaksanaan infrastruktur mahal.

Daripada anggaran digunakan untuk rehabilitasi sekolah, menurutnya, lebih baik mengirim siswa Jakarta ke luar negeri. Dengan itu, maka DKI dapat melakukan penghematan anggaran. Gaji guru bahkan mungkin bisa mencapai Rp 7 triliun.

"Gila-gilaan kalau seperti ini. Oknum guru dan kepala sekolah juga masih ada yang nekat minta sumbangan. Nah, ini semua harus diselesaikan, kalau tidak tahun depan kami akan betul-betul jebloskan ke penjara," tegas Basuki.

Intinya, Basuki mengaku kecewa dengan permainan anggaran yang ada di Pemprov DKI. Sebab, anggaran yang sudah dipangkas, dapat muncul kembali. Mantan Bupati Belitung Timur mengaku telah mengetahui pihak maupun oknum mana saja yang kembali menambah anggaran siluman tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menegaskan akan mengejar pajak para pejabat. Ada beberapa poin yang dinilai dalam penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD). Peringkat Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2007 semakin merosot.  Posisi DKI Jakarta berada di bawah daerah lainnya.

"Proyek kayak GOR bisa roboh, sudah mutunya jelek mahal lagi. Masak rehab SD sampai Rp 8 miliar. Itu rehab apaan? Artinya enggak boleh korupsi lah, kalau korupsi aku sikat," tegas Basuki.