Antisipasi Banjir, Pembebasan Lahan Terkendala Dokumen

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembebasan lahan proyek normalisasi kali terkendala pada lambannya penerbitan dokumen petak bidang tanah. Hal itu mengakibatkan tahapan proses pembebasan lahan kian panjang. Penanganan banjir tahun ini pun tidak maksimal sehingga Jakarta belum bebas banjir.

”Proyek normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter masih terbentur pembebasan lahan. Persoalan yang kami hadapi saat ini adalah lambannya penerbitan dokumen petak bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional,” kata Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Jakarta Edi Sudrajat, Senin (21/10/2013).

Dokumen yang dimaksud berisi data tentang luas tanah, penghuni, dan bukti kepemilikan. Dokumen petak bidang, kata Edi, sangat membantu percepatan pembebasan lahan di sungai-sungai yang dinormalisasi. ”Sudah berkali-kali kami minta dipercepat penerbitan petak bidang kepada BPN, tetapi dokumen yang keluar satu-satu,” kata Edi.

Di Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, misalnya, dari 9 kelurahan yang akan dibebaskan lahannya, baru di 4 kelurahan yang sudah terbit dokumen petak bidang. Di 4 kelurahan ini terdapat 9 bidang tanah seluas 24.969 meter persegi yang sudah dibebaskan. Nilai tanah yang dibebaskan itu Rp 42,821 miliar. Lahan yang belum dibebaskan di Kali Pesanggrahan sepanjang 28 kilometer.

Sementara itu, pembebasan lahan di Kali Angke dalam proses pematokan dan inventarisasi. Pembebasan lahan di Kali Sunter saat ini dalam proses musyawarah mengenai harga.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui proyek normalisasi terganjal pembebasan lahan yang lamban. ”Kami juga sudah bekerja dengan baik bersama Kementerian PU, tetapi di lapangan tidak bisa segampang yang dibicarakan,” ujar Jokowi.

Pembebasan lahan sulit dilakukan karena semua bantaran kali yang akan dinormalisasi saat ini ditempati warga. Di bantaran Kali Ciliwung saja, saat ini dihuni 34.000 keluarga.

Selain sungai, normalisasi waduk dan pembangunan embung juga menghadapi kendala pembebasan lahan. Di Waduk Pluit, pengerukan endapan dan penataan kawasan terhambat lambannya pengosongan lahan. Sebagian keluarga telah direlokasi ke rumah susun, tetapi ribuan lainnya masih tinggal di sisi timur yang termasuk area genangan.

Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Utara Wagiman Silalahi mengatakan, pembangunan embung di Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, juga terhambat pembebasan lahan. Ada 27 bangunan berdiri di atas lahan seluas satu hektar milik pemerintah yang akan dibangun menjadi penampung air.

”Pembuatan embung belum bisa dimulai karena masih ada bangunan di atasnya. Lahan sebenarnya milik negara, tetapi dihuni warga,” kata Wagiman.

Camat Penjaringan Rusdiyanto mengatakan, Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Kecamatan Penjaringan beberapa kali bertemu penghuni lahan calon lokasi embung.

Pemprov DKI saat ini terus melakukan pendekatan agar warga yang menduduki bantaran kali mau dipindahkan. ”Ada warga yang sudah mau, tetapi banyak pula yang belum mau. Nah, yang tidak mau ini harus diatur agar mau pindah,” katanya.

Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi DKI Jakarta Joko Susetyo mengatakan, karena Jakarta ibu kota negara RI, pemerintah pusat seharusnya membantu mempercepat antisipasi banjir. Pemerintah pusat perlu segera mengeruk sungai besar yang jadi kewenangannya.

Bastari, Kepala Bidang Pelaksana Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PU, menampik tak melakukan percepatan antisipasi banjir musim ini. Kementerian PU saat ini sedang mengerjakan proyek normalisasi sungai. Proyek itu ada di Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter.

Pemerintah pusat, kata Bastari, juga mempercepat pembangunan lapis beton di Kanal Barat di ruas Jembatan Halimun- Jembatan Mas Mansyur. Tidak hanya itu, Kementerian PU juga memperbaiki titik tanggul yang bocor dan rusak.

Pengajar teknik lingkungan di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menyayangkan lambannya langkah antisipasi banjir di Ibu Kota. Kerja sama aktif antara pemerintah daerah di Jakarta dan sekitarnya dengan pemerintah pusat belum terlihat. (FRO/NDY/MKN)