Masih Ada Asa Macet Jakarta Terurai di Era Jokowi-Basuki

Mass rapid transit (MRT) di Jakarta diharapkan segera terwujud setelah proses pembangunan dimulai 10 Oktober silam. Jokowi pun menyatakan selalu berkaca dari rencana pembangunan proyek angkutan massal yang sempat terbengkalai pada era kepemimpinan sebelumnya. Untuk itu, ia berjanji mengawal sendiri pembangunan MRT dan monorel agar kereta dalam kota ini nanti nyata ada. Khusus MRT, dijanjikan bisa beroperasi tahun 2017.

Di luar impian memiliki angkutan massal modern yang fungsional dan membuat perubahan dalam perwajahan kota Jakarta, harapan warga kian melambung kala beberapa kebijakan jangka pendek untuk mengatasi kemacetan juga telah dirintis realisasinya oleh duet Jokowi-Basuki.

Beberapa langkah untuk mengatasi kemacetan yang telah dikerjakan pada tahun pertama pemerintahan keduanya, antara lain, penataan simpul kemacetan di pasar-pasar besar di Jakarta, seperti Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara. Di Pasar Tanah Abang, yang merupakan pasar garmen terbesar di Asia Tenggara, kini arus lalu lintas relatif lancar setelah ratusan pedagang kaki lima dipindahkan ke Blok G Tanah Abang.

Upaya mengembalikan fungsi jalan raya juga dilakukan dengan menertibkan parkir liar di badan jalan. Langkah yang dilakukan petugas adalah mencabut pentil roda sepeda motor atau mobil. Dengan langkah ini, kendaraan yang ditindak bisa lebih banyak ketimbang menggembok ban atau menderek kendaraan ke kantor suku dinas perhubungan setempat atau kantor polisi. Tindakan ini juga ditiru di sejumlah kota lain di Indonesia.

Tersandera masalah

Namun, mengatasi kemacetan tak sesederhana mencabut pentil atau menertibkan PKL. Menurut catatan Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy (JAPTraPIS), ada lebih dari 53 juta perjalanan per hari di wilayah Jabodetabek pada 2010 dan 17 juta di antaranya adalah perjalanan lintas kabupaten/kota. Karena itu, penyediaan transportasi massal dan angkutan reguler sebagai angkutan pengumpan sangat dibutuhkan.

Pada tahap ini, Pemprov Jakarta tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bergandengan tangan dengan pemda sekitar.

Saat ini, tersedia kereta api dan bus kota. Kereta api, baik KRL maupun kereta lokal, menjadi andalan para komuter lintas provinsi. Namun, kapasitas angkut kereta api masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan perjalanan komuter. Hingga tahun 2013 ini, rata-rata perjalanan kereta api mengangkut sekitar 600.000 orang per hari.

Adapun bus antarkota masih menghadapi persoalan daya tampung kecil, ketiadaan standar pelayanan minimal sehingga pengguna tidak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan, serta masalah waktu tempuh yang sering terganjal kemacetan di jalan.

Persoalan lain yang masih dihadapi angkutan umum di Jakarta adalah penataan rute agar efektif. Selama ini, penumpang harus berkali-kali berganti angkutan untuk sampai tujuan. Hal ini membuat angkutan umum cenderung memboroskan waktu dan uang bagi penggunanya. Belum lagi soal buruknya armada angkutan umum dan sopir ugal- ugalan yang selalu memicu kecelakaan.

Di sisi lain, penataan organisasi angkutan massal satu-satunya milik Jakarta, yaitu transjakarta, jauh dari tuntas. Transjakarta yang saat ini masih dikelola unit pengelola (UP) dirasakan belum memadai untuk mengakomodasi pengelolaan yang lebih mandiri.

Rencana pengalihan UP menjadi BUMD belum juga terwujud hingga kini. Padahal, dengan BUMD, pengelolaan transjakarta diharapkan bisa lebih baik. Salah satunya terkait pendapatan BUMD yang tidak hanya bergantung pada tiket dan subsidi saja, tetapi juga bisa bersumber dari berbagai hal, seperti pendapatan dari pengelolaan halte.

Kepada Kompas, Kamis (10/10) lalu, Jokowi menyatakan baru pada 2014, itu pun mungkin di akhir tahun, 1.000 bus baru untuk menggantikan armada bus sedang yang bobrok akan terealisasi. Demikian juga dengan janji pengadaan 1.000 bus baru untuk transjakarta. Pembenahan sistem manajemen angkutan umum juga baru akan dilakukan tahun depan.

Hambatan internal

Terlepas dari beberapa masalah yang menyandera realisasi penataan transportasi di Jakarta, Darmaningtyas dari Masyarakat Transportasi Indonesia mengingatkan, ada langkah-langkah kecil yang diyakini mampu mengurai simpul-simpul kemacetan. Kuncinya adalah duet Jokowi-Basuki harus bisa mengerahkan semua sumber dayanya, yaitu semua dinas hingga wali kota dan jajaran di bawahnya.