"Buat buruh, angka itu berarti sekali. Buat buruh, Rp 50.000 juga sangat berarti," kata Basuki di Monas, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Hal itu yang harus diperhatikan oleh semua stakeholders atau pemangku kebijakan. Jangan sampai, kata dia, daya saing usaha di Jakarta jatuh akibat ketidakseimbangan antara buruh dan perusahaan. Tugas Pemprov DKI hanyalah menyediakan transportasi murah, perumahan murah berbentuk rusunawa, dan harga sembako yang terkontrol murah.
Selain itu, DKI juga akan memberikan jaminan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat dan jaminan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. Apabila Pemprov DKI tidak membantu permasalahan upah tersebut, maka dunia usaha akan ambruk dan mengakibatkan banyaknya angka pengangguran.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, beberapa waktu lalu, sempat ada pengusaha yang mengeluhkan tak bisa membayarkan upah kepada buruh akibat nilai KHL DKI yang tinggi. Mendengar hal itu, Basuki menjawab dan memberi solusi kalau perusahaan itu sudah sebaiknya pindah ke kota yang lebih rendah menerapkan KHL.
"Kita kasih bus murah, perumahan, KJS, KJP, itu juga dalam rangka membantu KHL-nya rendah. Itulah bagaimana pemerintah, buruh, dan swasta bekerja sama," kata Basuki.
Sebelumnya, sidang penetapan angka KHL 2014 yang berlangsung akhir pekan lalu dihadiri oleh tiga unsur, yakni pengusaha, dewan pengupahan, dan serikat pekerja, berlangsung alot serta diwarnai aksi walk out dari unsur serikat pekerja. Dewan Pengupahan DKI pun sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.