JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah belum jelasnya status penyelesaian BUMD bermasalah, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat BUMD Lembaga Penjamin Kredit Daerah Jakarta.

Upaya ini langsung dipertanyakan DPRD DKI. Lembaga yang dibentuk untuk membantu kelangsungan usaha kecil itu dinilai belum siap. Pasalnya, ada sejumlah persoalan yang belum terjawab terkait dengan pendirian BUMD itu.

Kemarin, semua fraksi DPRD DKI dalam sidang paripurna mempertanyakan rencana pembentukan PT Penjamin Kredit Daerah. Pertanyaannya di antaranya terkait soal keorganisasian, permodalan, kepemilikan saham, dan pengawasan BUMD tersebut.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan dan eksekutif dipimpin Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami meminta penjelasan terkait keterlibatan Bank DKI serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan dalam lembaga itu," demikian pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Taufik Azhar, Senin (28/10), di Jakarta.

Fraksi Partai Golkar mempertanyakan soal modal dasar BUMD yang akan dibentuk itu yang nilainya mencapai Rp 50 miliar. Adapun kepemilikan saham lembaga itu terdiri dari 95 persen Pemprov DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya sebesar 5 persen.

Fraksi Gerindra meminta eksekutif menggelar sosialisasi dulu. Tujuannya agar masyarakat mengetahui tata cara memanfaatkan fasilitas kredit lembaga tersebut.

Fraksi Gerindra juga meminta eksekutif mengubah manajemen kredit usaha rakyat terlebih dahulu agar pembentukan PT Penjamin Kredit Daerah tidak tumpang tindih. Terkait hal ini, Fraksi Gerindra meminta penjelasan eksekutif.

PD Dharma Jaya

Pemprov DKI masih berupaya menyehatkan sejumlah BUMD bermasalah. Salah satunya PD Dharma Jaya. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, PD Dharma Jaya telah merugikan keuangan negara Rp 4,9 miliar selama periode 2010-2011. "Harapan kami, seluruh temuan BPK mendapat perhatian serius dari Pemprov DKI dan ditindaklanjuti," kata Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk, kemarin, seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. (NDY/FRO)