Tolak UMP, Buruh Ancam Terus Demo Jokowi di Balaikota

Aksi itu, kata Said, akan dilakukan di depan Balaikota Jakarta hingga tuntutan mereka dipenuhi. "Kami bukan demo, tetapi aksi kami untuk menolak upah minimum provinsi. Dimulai Rabu, Kamis, dan Jumat dan akan kita lakukan terus, kalau enggak ada, ya sampai minggu depan," jelas Iqbal di kantor Kontras, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Said menuding Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak berpihak kepada buruh. Jokowi, kata dia lagi, cenderung berpihak kepada pengusaha.

Selain itu, dia menyebut Jokowi tidak memahami penetapan KHL yang digunakan untuk menghitung upah minimum. Menurutnya, penetapan KHL dinilai sesuai dengan survei dari Dewan Pengupahan dari unsur buruh.

"Kami meminta Rp 3,7 juta itu KHL 84 item. Rp 2.767 320 itu sudah kompromi. Sekarang Jokowi memutuskan atas tekanan pengusaha hitam," tutur Iqbal.

Dia mengungkapkan, UMP 2,4 juta tidak layak dengan kehidupan di Jakarta. "Misalnya untuk sewa kontrak rumah Rp 600.000 sampai Rp 700.000, makan Rp 33.000 sebulan, hampir Rp 1,6 juta. Sisanya hanya kira-kira Rp 250.000 per bulan. Ini sangat tidak layak hidup di Jakarta," tuturnya.

Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha juga mengatakan akan terus memperjuangkan hak buruh. Aksi di Balaikota, kata dia, sebagai bentuk untuk menaikkan harkat buruh. "Buruh DKI bukan naik harkatnya, malah nyungsep," ujarnya.