Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sterilisasi "Busway", Tugas SBY untuk Jokowi-Basuki

Kompas.com - 09/11/2013, 06:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sterilisasi jalur khusus untuk bus transjakarta (busway) disebut sebagai tugas dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Program tersebut menjadi indikator kinerja terkait penanganan kemacetan di DKI Jakarta.

"Pak SBY merasa kami belum kerja mengatasi macet kalau kami belum buat steril itu jalur busway transjakarta," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Taman Suropati 7, Jakarta, Jumat (8/11/2013). Sterilisasi jalur ini mulai diterapkan pada 1 November 2013, meski belakangan menuai banyak keluhan dan dituding sebagai penyebab baru kemacetan yang memburuk di Jakarta.

Upaya sterilisasi busway digarap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya. Program ini, kata Basuki, merupakan strategi uji coba menjelang kedatangan "pesanan" angkutan massal untuk DKI. Dia mengakui program ini menjadi tak maksimal karena dijalankan saat armada angkutan massal yang dipesan ternyata belum datang.

Sterilisasi jalur transjakarta itu, sebut Basuki, merupakan satu dari "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta" yang disusun Wakil Presiden Boediono. Langkah lain mencakup penerapan electronic road pricing (ERP), pengkajian parkir on-street disertai penegakan hukum, perbaikan sarana-prasarana jalan, hingga penambahan jalur transjakarta hingga mencapai 12 koridor.

Kemacetan yang dituding memburuk seiring pemberlakuan sterilisasi dengan ancaman denda bernominal besar tersebut, menurut Basuki, akan teratasi saat kendaraan yang dipesan untuk angkutan massal sudah datang. "Semuanya bisa teratasi kalau busnya sudah datang. Ini masih ada sedikit kesalahan, busnya telat, baru datang Desember," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, penegakan peraturan melalui sterilisasi jalur bus transjakarta adalah salah satu pembelajaran agar masyarakat mau tertib hukum. Dia berharap masyarakat yang sekarang merasa terhambat dan mengeluhkan kemacetan karena sterilisasi itu beralih menggunakan angkutan umum.

"Tujuan utama busway itu kan memang untuk melancarkan para penumpang. Tahun depan, akan didatangkan 1.000 bus transjakarta," kata Pristono. Sejak sterilisasi jalur diterapkan, kasus pelanggaran penerobos busway berkurang drastis.

Sejak diterapkan, tercatat 3.272 pelanggaran kendaraan memasuki busway. Koridor IX yang menghubungkan rute Pinang Ranti-Pluit mencatatkan angka pelanggaran tertinggi. Selama ini, kasus pelanggaran di rute tersebut juga selalu melampaui data pelanggaran di koridor lain busway.

Sepanjang 2013, total pelanggaran kendaraan memasuki busway tercatat sekitar 56.000 perkara. Dari jumlah itu, 13.054 di antaranya tercatat terjadi di Koridor IX, memuncaki angka perkara melampaui rute rawan pelanggaran lain, seperti Koridor I, III, V, dan VI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com