Basuki Kejar Terus Pemerintah Pusat soal Pajak Nol Persen bagi Transportasi Massal

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut menilai tidak kunjung diberikannya pajak nol persen oleh pemerintah pusat lantaran rentan kepentingan. Pasalnya, jika unit transportasi dipajaki rendah, itu jelas mengganggu kepentingan industri otomotif di Indonesia.

"Kadang-kadang alasannya Gaikindo enggak mau ngasih. Mereka kan merasa industri mereka terganggu, itu masalahnya," ujarnya.

Padahal, lanjut Ahok, jika pemerintah pusat menerapkan pajak nol persen untuk unit transportasi massal, penambahan unit-unit transportasi massal bisa tidak hanya dapat dikerjakan oleh Pemprov DKI, tetapi juga operator transportasi swasta.

"(Pajak nol persen) sangat penting supaya pemilik transportasi massal bisa meremajakan sendiri mobilnya. Kalau enggak, ya susah karena pasti mahal. Ini malah mobil pribadi yang dimurahin," ujarnya.

Kendati hingga saat ini pemerintah pusat belum memberikan jawaban pasti, Pemprov DKI, lanjut Ahok, tetap akan melakukan pengadaan transportasi massal. Salah satunya adalah ribuan unit bus sedang dan bus transjakarta akhir 2013 hingga awal 2014.

Permohonan keringanan pajak sudah pernah dimintakan sebelumnya untuk angkutan bajaj berbahan bakar gas. Tahun 2011 Pemprov DKI melakukan pengadaan ribuan unit bajaj berbahan bakar gas. Namun, pengusaha mengeluh lantaran harga per unitnya mahal, yakni Rp 60 juta.

Dinas Perhubungan DKI pun meminta keringanan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ke pemerintah pusat melalui Direktorat Pajak. Permintaan tersebut dipenuhi, yakni dengan mengurangi jumlah pajak dari jumlahnya 45 persen menjadi 25 persen saja meski Dishub DKI mengaku besaran pajak itu masih terlalu tinggi.

Bajaj berbahan bakar gas dikenakan PPnBM lantaran menggunakan bahan bakar gas. Moda transportasi lain yang menggunakan BBG pun akan dikenakan PPnBM sehingga harganya lebih tinggi.