Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: "Busway" Lancar, Semua Pasti Ingin Pindah Naik Bus

Kompas.com - 13/11/2013, 09:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu program dari 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta oleh Wakil Presiden Boediono, yaitu sterilisasi jalur transjakarta, mulai menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menganggap kemacetan Jakarta yang semakin semrawut merupakan dampak dari realisasi kebijakan tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI lebih memprioritaskan para pengguna bus daripada pengguna kendaraan pribadi.

"Sekarang Anda pilih saja, misalnya busway lancar apa jalan lancar? Itu supaya orang mau berpindah naik bus," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Dalam menerapkan kebijakan tersebut, masyarakat hanya perlu beradaptasi dan membiasakan diri selama 2-3 bulan ke depan. Nantinya, Pemprov DKI akan menyediakan ratusan unit transjakarta. Dengan begitu, ia yakin masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan iri dan beralih kepada transjakarta.

Saat ini, tak sedikit masyarakat yang melihat kalau jalur transjakarta sudah steril, dengan jumlah unit transjakarta yang sedikit dan terbatas. Menjawab pernyataan itu, menurut Basuki, transportasi massal yang sudah berusia hampir sepuluh tahun tersebut memang jumlahnya sedikit sehingga ketika ada bus yang datang, jumlah penumpang membeludak dan waktu menunggu bus menjadi sangat lama. Hal itu pula yang menyebabkan antrean panjang di hampir semua halte transjakarta.

"Nanti bus transjakarta datang 694 bus. Bayangkan, sembilan tahun, hanya ada 600 bus. Kita tidak memenuhi target beli 1.000 transjakarta saja sudah mengalahkan jumlah bus sembilan tahun," klaim pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Sementara untuk denda tilang yang mencapai Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk penerobos busway, itu sudah dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar peraturan. Menurutnya, jika pelanggar hanya dikenakan sanksi denda sekitar Rp 50.000-Rp 100.000, warga tidak akan kapok dan akan terus mengulangi kesalahan yang sama.

Pendapatan hasil tilang tersebut akan masuk menjadi kas negara, dan sama sekali tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) DKI. Kendati demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, DKI akan tetap melakukan kebijakan yang diberikan Wapres Boediono untuk mengatasi macet secara bertahap.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, penegakan peraturan melalui sterilisasi transjakarta sebagai salah satu pembelajaran agar masyarakat mau tertib hukum. Sejak diluncurkan dan menggunakan rambu-rambu yang jelas, jalur transjakarta memang diprioritaskan untuk perlintasan transjakarta.

Ia mengharapkan, masyarakat yang terhambat dan mengeluhkan macet karena sterilisasi transjakarta mau beralih menggunakan angkutan umum. "Tujuan utama busway itu kan memang untuk melancarkan para penumpang. Tahun depan, akan didatangkan 1.000 bus transjakarta," kata Pristono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com