Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penasaran, Jokowi Akan Temui Warga Pesanggrahan

Kompas.com - 15/11/2013, 16:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo penasaran mengapa warga bantaran Sungai Pesanggrahan dan sekitar tol JORR II, Jakarta Selatan, tidak kunjung sepakat soal pembelian harga lahan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI. Pekan depan, Jokowi berjanji akan bertemu dengan warga itu.

"Minggu depan saya ke Pesanggrahan dan JORR II. Saya mau lihat apa sih permasalahan di lapangan. Jangan cuma bilang ndak cacak ndak cocok saja, tapi harus bisa selesai," ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2013) siang.

Persoalan pembebasan lahan di kedua tempat itu terhambat lantaran adanya ketidaksepakatan terkait harga lahan. Di bantaran Sungai Pesanggrahan, tepatnya di Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, ada tiga area permukiman yang warganya belum sepakat dengan harga yang ditentukan. Padahal, normalisasi di sungai tersebut telah berjalan. Akibatnya, normalisasi demi menghadapi musim hujan terganggu.

Tidak ubahnya di bantaran Sungai Pesanggrahan, kondisi serupa juga terjadi di proyek jalan tol JORR II, ruas Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ada ruas sepanjang 500 meter yang belum tersambung di jalan tol itu. Pengerjaan terhenti karena proses pembebasan lahan warga belum tuntas.

Pemprov DKI membayar sesuai dengan NJOP, tetapi warga itu meminta agar Pemprov membayar sesuai dengan harga pasar. Diketahui, harga pasar yang dimaksud warga adalah 10 kali lipat dari harga NJOP.

Permintaan itu melihat lokasi lahan yang strategis. Jokowi mengakui, akibat permintaan warga meningkatkan harga lahan, proyek pembangunan di dua titik tersebut pun tersendat. "Contohnya di Sungai Pesanggrahan, sekarang lagi masang sipal (turap) untuk pelebaran. Tapi, di beberapa titik berhenti karena pembebasan lahan belum selesai, jadi ndak jalan jalan," ujarnya.

Jokowi berharap, warga di kedua daerah itu melunak soal biaya pembebasan lahan. Selain harga yang diajukan Pemprov Jakarta sudah sesuai dengan prosedur, warga Jakarta saat ini telah dimudahkan dengan program-program pro-rakyat seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta program lainnya yang dapat mengurangi anggaran pengeluaran warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Megapolitan
Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Megapolitan
14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

Megapolitan
BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

Megapolitan
Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com