Basuki Keluhkan Buruknya Penanganan Sampah

"Sebagian sudah dibersihkan, tapi kerjanya kurang bagus. Tumpukan sampahnya dibiarin seminggu, truk enggak datang mengangkut," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (25/11/2013).

Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, mulai 1 April 2013, penanganan sampah sungai, kali, dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan DKI. Namun, penanganan sampah itu terkendala oleh kurangnya alat berat dan truk pengangkut sampah. Truk pengangkut sampah yang dimiliki Pemprov DKI sudah tua dan tidak berfungsi secara layak.

Oleh karena itu, Pemprov DKI memasukkan truk sampah dan alat berat ke dalam e-catalog pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pemprov DKI akan meminta spesifikasi teknis kepada LKPP. LKPP akan menetapkan merek dan harganya. Pemprov DKI kemudian dapat langsung membelinya melalui e-catalog. "Kita memang kekurangan truk. Pembelian alat, semuanya telat," ujar Basuki.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin meminta kepada tiap RW selayaknya ada tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Hal itu dikarenakan volume sampah di Jakarta semakin banyak dan menjadi salah satu penyebab banjir.

Unu mengatakan, keberadaan TPS di tiap kecamatan tidak memadai. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI, hanya 193 kecamatan yang memiliki TPS, itu pun tidak memenuhi standar, misalnya tidak dilengkapi pengolahan sampah, tidak ada buffer zone, tidak ada alat semprot bau, dan truk-truk yang digunakan berusia tua.