Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Jokowi Selesaikan Masalah Jakarta, Pusat Harus "Support"

Kompas.com - 26/11/2013, 13:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah pusat mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntaskan persoalan banjir dengan membentuk National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. NCICD merupakan badan koordinasi untuk menjalankan program penuntasan banjir di DKI.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, persoalan banjir merupakan persoalan yang kompleks mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari Jawa Barat, Banten, hingga DKI Jakarta. Tidak jarang, koordinasi antarpemerintah tidak optimal sehingga solusi penuntasan banjir di Jakarta pun setengah-setengah.

"Pak Jokowi punya gagasan besar menyelesaikan masalah Ibu Kota. Pusat harus support. Gagasan NCICD ini memberi solusi keseluruhan permasalahan tadi," ujar Hatta dalam diskusi publik soal banjir di Universitas Indonesia, Selasa (26/11/2013).

Sejumlah permasalahan seputar banjir, Hatta melanjutkan, yakni naiknya ketinggian air laut sehingga mengakibatkan rob, air tanah di Jakarta yang tercemar, turunnya permukaan tanah, kurangnya ketersediaan air bersih, serta padatnya daerah aliran sungai mulai dari hulu hingga hilir.

Hatta berharap dibentuknya NCICD mampu menjadi jawaban terhadap segala kompleksitas persoalan banjir Jakarta. "Pak Jokowi jadi ujung tombaknya. Konsepnya dari pemerintah Jakarta sudah matang. Kami sangat mendukung," ujarnya.

Tunggu apa lagi?

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengungkapkan secara konkret Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya mengatasi banjir. Namun, upaya itu baru sebatas kerja di permukaan, misalnya pengerukan sungai dan waduk. Harus ada kebijakan komprehensif agar banjir DKI benar-benar tinggal cerita.

"Konkretnya kita bangun tanggul laut, reklamasi pantai utara, tempat penampungan air baku, ada kawasan industrial, rumah nelayan, dekat dengan bandara sehingga jadi suatu kota baru yang disandingkan dengan negara lain, ada kelebihan," ujarnya.

"Secara ekonomis, ini juga visibel. Kalau begitu, apa lagi yang kita tunggu. Harus segera dimulai. Kita sudah ketinggalan," lanjutnya.

Jokowi menjelaskan, sumber pendanaan operasional NCICD ini berasal dari tiga sumber, yakni ABPN, APBD, dan investasi pihak swasta. Dia pun yakin, terobosan dengan membentuk NCICD tersebut mampu menyelesaikan persoalan banjir meski dalam waktu yang tidak sebentar atau membutuhkan proses yang lama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com