Basuki Tolak Gunakan APBD untuk Studi Kelayakan Tanggul Raksasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembangunan tanggul raksasa laut atau giant sea wall akan dilakukan jika studi kelayakan proyek itu telah dilakukan. Studi kelayakan ini tidak akan menggunakan dana dari pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI masih akan mengkaji pembangunan proyek warisan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, tersebut. Walaupun megaproyek itu sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017, tak menutup kemungkinan proyek itu batal di tengah jalan.

"Kalau rencana boleh batal karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Namanya juga rencana," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Hingga saat ini, kata dia, Pemprov DKI masih mencari investor maupun swasta yang mau melakukan feasibility study atau uji kelayakan dan membangun tanggul raksasa tersebut. Hal itu dilakukan karena Pemprov DKI tidak akan mengalokasikan anggaran di APBD untuk melakukan uji kelayakan tersebut. Apabila tidak ada investor atau swasta yang berminat melakukan uji tersebut, maka proyek itu ditengarai memang tidak layak.

"Ya, dong, logikanya begitu. Kalau kita buat uji kelayakan, terus investor tahu proyek itu tidak feasible, jadi hilang dong duit kita," kata Basuki.

Mantan anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, beberapa waktu lalu ada pihak asing yang berniat ikut membangun giant sea wall, tetapi kekurangan biaya untuk melakukan uji kelayakan. Saat itu juga, Basuki mengatakan bahwa jika investor ingin mencari untung dari proyek giant sea wall, maka investor tersebut harus membiayai uji kelayakannya. Adapun Pemprov DKI hanya bertugas memberikan izin kepada investor.

"Kita mah enggak peduli lu untung berapa, yang penting kita bebas banjir. Masak mau uji kelayakan pakai duit pemerintah," ujar dia.

Proyek tersebut direncanakan menggunakan skema kerja sama pemerintah-swasta (public-private partnership atau PPP). Pemerintah pusat dan Pemprov DKI dibantu oleh tenaga ahli dari Belanda dalam melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan tersebut diharapkan bisa secepatnya selesai karena lelang proyek yang bernilai sekitar Rp 200 triliun ini rencananya akan dibuka pada Mei 2014. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu mendesak agar pembangunan tanggul raksasa itu dipercepat dan jika dimungkinkan dibangun mulai 2014.

Giant sea wall digagas sejak pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Tanggul tersebut berguna untuk menjaga daratan Jakarta dari bahaya rob. Tanggul itu sekaligus berfungsi sebagai tempat penyimpanan air bersih. Ada jalan melingkar di atas giant sea wall dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sebelum prediksi rob di seluruh pantai utara Jawa terjadi, proyek ini harus sudah selesai. Selama proyek giant sea wall belum berjalan, Pemprov DKI dalam waktu dekat membangun pabrik penjernihan air di Curug, Karawang, Jawa Barat. Proyek ini merupakan solusi jangka pendek memenuhi kebutuhan air bersih Jakarta dan solusi jangka panjang adalah membangun giant sea wall.