Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekesalan Warga Dilarang Jalan di Trotoar Depan Kedubes AS

Kompas.com - 06/12/2013, 13:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Banyak pejalan kaki mengeluh saat hendak berjalan di trotoar Jalan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Entah apa alasannya, petugas sekuriti melarang orang berjalan di trotoar, dan menyuruh berjalan di bahu jalan beraspal.

Muttya (24), salah satunya. Warga Pulomas, Jakarta Timur yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di bilangan medan merdeka itu mengeluh lantaran, saban hari, ia mesti berjalan kaki jadi satu bersama kendaraan bermotor, yakni di bahu jalanan.

"Sama sekuritinya enggak boleh lewat trotoar. Dibilangnya lewat di jalanan aspal saja. Dia enggak bisa jawab waktu saya tanya kenapa saya harus lewat jalanan aspal kalau ada trotoar," ujar Muttya kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2013) siang.

"Sebenarnya, itu trotoar di situ punya siapa sih," tanya Muttya.

Hal itu tak hanya terjadi pada dirinya saja, tapi juga pejalan kaki yang melintas di jalan tersebut. Diketahui, trotoar di sepanjang depan Kedubes AS dipagari separator batu Tak ada yang boleh melintas di trotoar itu kecuali orang yang berkepentingan saja.

Pengalaman serupa juga dialami Angkasa (26). Pria yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jalan Kebon Sirih tersebut pernah menepi di samping kantor kedubes negeri Paman Sam itu, lantaran ingin menggunakan mantel hujan.

"Kan hujan, saya minggir sebentar buat pakai jas hujan di depan trotoarnya. Saya diusir, kata petugasnya jangan pakai jas hujan di sini, di tempat lain aja. Saya langsung marah, segitunya," ujarnya.

Muttya dan Angkasa mempertanyakan mengapa meski trotoar telah ada, namun tidak bisa digunakan oleh masyarakat umum. Keduanya berharap hak untuk pejalan kaki tak dikalahkan oleh kepentingan pihak manapun. Mereka juga berharap ada akses alternatif sehingga pejalan kaki tak harus melintas di bahu jalan.

Kompas.com belum mendapatkan konfirmasi apakah trotoar itu wewenang Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum atau Kementerian Pekerjaan Umum. Masing-masing instansi belum bisa dimintai keterangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Megapolitan
Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Megapolitan
Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Megapolitan
Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Menguatnya Sinyal Koalisi di Pilkada Bogor 2024..

Menguatnya Sinyal Koalisi di Pilkada Bogor 2024..

Megapolitan
Berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Bogor, PKB: Ini Cinta Lama Bersemi Kembali

Berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Bogor, PKB: Ini Cinta Lama Bersemi Kembali

Megapolitan
Pedagang Maju Mundur Jual Foto Prabowo-Gibran, Ada yang Curi 'Start' dan Ragu-ragu

Pedagang Maju Mundur Jual Foto Prabowo-Gibran, Ada yang Curi "Start" dan Ragu-ragu

Megapolitan
Pagi Ini, Lima RT di Jakarta Terendam Banjir akibat Hujan dan Luapan Kali

Pagi Ini, Lima RT di Jakarta Terendam Banjir akibat Hujan dan Luapan Kali

Megapolitan
Cek Psikologi Korban Pencabulan Ayah Tiri, Polisi Gandeng UPTP3A

Cek Psikologi Korban Pencabulan Ayah Tiri, Polisi Gandeng UPTP3A

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com