Kecewa Lelang Jabatan Kepsek, Basuki Ancam Posisi Kadisdik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecewa terhadap proses penyelenggaraan lelang jabatan kepala sekolah. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mempelajari segala bentuk pelaporan dan aduan terkait lemahnya pelaksanaan proses lelang jabatan.

"Kalau semuanya terbukti, Kepala Dinas Pendidikan (Taufik Yudi Mulyanto) mau kita copot," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (16/12/2013).

Basuki menyesalkan proses pelaksanaan lelang kepala sekolah yang diatur sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan kepala sekolah definitif. Menurut Basuki, jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan seorang guru. Dengan definisi itu, maka seluruh guru berhak dan memiliki kesempatan yang sama menjabat kepala sekolah.

Kasus ini mengingatkannya pada alokasi anggaran gaji guru dan kepala sekolah yang mencapai Rp 9 triliun. Nilai itu fantastis dan tidak sebanding apabila mental dan sikap kepala sekolah terbukti melakukan penyelewengan di lelang kepala sekolah. Basuki mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mencoret kepala sekolah yang terbukti melakukan penyelewengan tersebut.

Basuki berharap proses seleksi jabatan kepsek itu berjalan transparan. Ia juga berharap proses itu memunculkan calon potensial untuk memajukan pendidikan Jakarta. Untuk itu, ia kembali menegaskan bahwa daripada calon-calon potensial itu menjadi korban, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus bertanggung jawab jika ternyata terjadi penyelewengan.

Sejumlah organisasi guru, yang terdiri dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawah Guru Jakarta (FMGJ), mempermasalahkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah. Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan, FSGI telah menerima berbagai laporan dari pelapor bahwa ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

"Telah terjadi pelatihan di LPMP dengan melibatkan oknum pejabat LPMP untuk membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat," kata Retno.

Dalam pelatihan itu, Retno menduga para peserta pelatihan, yakni kepala sekolah definitif, telah dibekali dengan jawaban yang benar dan ditengarai soal pelatihan itu sama dengan soal yang diujikan saat tes berlangsung pada 13-14 Desember 2013.

Presidium FSGI Guntur Ismail menyatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut mengetahui adanya pelatihan tersebut. Dengan adanya kasus ini, ia menuding adanya keberpihakan LPMP DKI Jakarta terhadap para kepala sekolah yang tergabung dalam wadah MKKS DKI Jakarta.