Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBHI Tuding Ada Pelanggaran HAM di Taman Burung Pluit

Kompas.com - 17/12/2013, 10:46 WIB
Dian Fath Risalah El Anshari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua PBHI Jakarta Poltak Agustinus Sinaga menuding ada pelanggaran HAM saat penggusuran di Taman Burung, Waduk Pluit, Penjaringan, pada Kamis (12/12/2013) kemarin.

Menurut Poltak, Pemprov DKI belum melakukan dialog dengan warga yang tempat tinggalnya ditertibkan. Selain itu, warga juga belum disiapkan tempat tinggal sebagai pengganti rumah mereka yang dirobohkan.

"Sejak pagi pukul 04.00, Kamis (12/12/2013), polisi dengan senjata laras panjang mendatangi dan mendobrak rumah warga. Padahal, saat itu warga sedang tidur," kata Poltak dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2013).

Polisi, kata dia, tanpa surat tugas melakukan penggeledahan terhadap warga dan rumahnya, serta mengambil beberapa barang milik warga.

Sekitar pukul 10.00, camat, wakil camat, lurah, kapolsek Penjaringan, dan satpol PP mendatangi warga dan menyuruh warga untuk meninggalkan rumah. Pada pukul 11.45 dilakukan penggusuran paksa dengan kekuatan penuh polisi, satpol PP, dan TNI menggunakan tameng dan pentungan.

Hingga kini, walau hujan, warga yang menjadi korban penggusuran masih tetap bertahan karena tak ada pilihan. Warga bertahan di tenda-tenda yang seadanya dan di masjid, satu-satunya bangunan yang belum dirobohkan, sambil tetap setia menunggu Jokowi dan Ahok untuk berdialog tentang nasib mereka.

Untuk itu, bersama dengan Komnas HAM, PBHI akan berkunjung ke lokasi penggusuran dan melakukan dialog menggagas langkah ke depan yang akan ditempuh bersama-sama dengan warga Taman Burung, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dialog akan dilakukan pada Selasa ini.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahja Purnama menyatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan waktu selama setahun kepada warga Taman Burung untuk mengosongkan lahan milik negara itu. Namun, warga malah menantang dan menolak diberi rusun.

Menurutnya, warga justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempolitisasi keadaan dengan memanfaatkan anak-anak dan kaum ibu untuk melawan para petugas agar tidak menggusur.

Memperkuat apa yang dikatakan Ahok, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga mengatakan, pihaknya selama ini telah melakukan sosialisasi kepada warga sebelum melakukan pembongkaran rumah. Apa yang dilakukan petugasnya juga sangat manusiawi karena tidak ada praktik kekerasan saat melakukan aksi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com