JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada oknum yang sengaja menempatkan warga-warga miskin untuk mempertahankan lahan di Taman Burung Waduk Pluit, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan agar bangunan-bangunan di sana tidak dibongkar Pemprov DKI.
Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI akan menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul warga maupun oknum yang diduga menjadi provokator tersebut. "Nanti ketahuan kalau orang upahan, mereka tidak akan tahan lama. Kecuali kalau ideologi kamu itu mau mati di tempat, biarin aja dulu kita kerjain," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Menurut Basuki, sejak setahun lalu Pemprov DKI telah memperingatkan warga di sana untuk pindah. Oleh karena itu, seharusnya warga Waduk Pluit sudah mempersiapkan diri untuk pindah ke rusun yang telah disediakan. Namun, yang terjadi tidak demikian. Selain menolak pembongkaran, warga juga meminta ganti rugi hingga Rp 1 miliar. Mereka yang meminta ganti rugi, kata Basuki, hanya ingin mencari uang tambahan.
"Itu konyol aja. Kalau begitu, besok saya bangun rumah di depan Balaikota, mumpung saya Wagub. Nanti kalau saya sudah enggak di sini (Balaikota), saya minta ganti Rp 10 miliar, lumayan buat pensiun," kata Basuki.
Hari ini warga Taman Burung Waduk Pluit, Penjaringan, melakukan pertemuan dengan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Warga tetap memilih bertahan di tenda-tenda yang didirikan di jalan. Mereka menuntut ganti rugi atas bangunan mereka yang sudah diratakan dengan tanah.
Saat ini warga bertahan di tenda-tenda seadanya. Sebagian warga juga tinggal di masjid, satu-satunya bangunan yang belum dirobohkan. Mereka menunggu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki untuk berdialog tentang nasib mereka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.