Chaidir membenarkan sejumlah kepala sekolah yang mengikuti lelang jabatan berkumpul sebelum tes dimulai untuk belajar bersama-sama. Namun, soal latihan tersebut bukanlah soal yang dikeluarkan kembali di dalam tes lelang jabatan kepala sekolah. Bisa jadi, kata Chaidir, soal-soal tersebut berbentuk kisi-kisi.
"Seperti kisi-kisilah. Itu soal kan diacak sedemikian rupa saat tesnya. Satu sama lain, soalnya juga sangat berbeda," ujarnya saat dihubungi wartawan pada Kamis (19/12/2013) kemarin.
Chaidir yakin tidak ada kebocoran soal dalam lelang jabatan bagi kepsek. Yang ada, lanjut dia, layaknya siswa yang ingin menempuh ujian, dipastikan yang bersangkutan akan melakukan upaya agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, berkumpul dan belajar bersama antar-kepsek definitif merupakan salah satu caranya.
Lagi pula, lanjut Chaidir, soal yang dites di lelang jabatan kepala sekolah banyak berisi materi yang tidak jauh berbeda dengan tes kompetensi guru atau kepala sekolah. Hal itu dianggap wajar.
Chaidir juga mengatakan, jika para kepsek telah mendapat bocoran soal lelang jabatan terlebih dahulu, otomatis nilai di lelang jabatan relatif bagus. Tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Ada kepala sekolah definitif yang mendapat nilai yang rendah, bahkan ada yang tidak lulus, di tes lelang jabatan kepala sekolah.
"Jadi, kami yakin laporan ke Gubernur itu tidak benar. Jika memang Gubernur menurunkan tim, ini sudah wajar karena ada laporan itu dan pihak kami siap diinvestigasi secara menyeluruh," kata Chaidir.
Berharap tim investigasi efektif
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, berharap tak ada kecurangan sistematis seperti yang dilaporkan FSGI. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut juga berharap kerja tim investigasi yang dibentuk Gubernur dan Wakil Gubernur bekerja efektif dalam menemukan akar permasalahan.
"Langsung saja periksa dua pihak. Pertama, yang buat soal siapa. Kedua, yang memeriksa soal siapa. Antara keduanya dicek, apakah sama atau enggak. Kalau sama, salah keduanya pasti," ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Willy itu, soal-soal tes lelang jabatan bukan dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI, melainkan oleh BKD. Kendati demikian, ia tetap menghormati investigasi.
Ke depan, Willy menyarankan pola soal lelang jabatan diubah menjadi soal berpola A, B, dan C, layaknya ujian nasional. Pola tersebut, jelas Willy, dapat meminimalisasi kecurangan yang terjadi. Sebab, setiap peserta lelang jabatan mendapatkan soal yang berbeda-beda, meski isi materinya relatif sama saja.
Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI melaporkan temuan dugaan kecurangan lelang jabatan kepsek kepada Jokowi, Senin pagi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di proses tes lelang jabatan kepsek diduga telah dikeluarkan terlebih dahulu untuk kepsek definitif.
"Tes bidang ini mirip soalnya dengan tes diklat kepsek. Para kepsek definitif jelas lebih unggul karena sudah menjadi kepsek beberapa tahun. Artinya, kompetisi ini tidak seimbang," ujar Retno Listiarti, Sekjen FSGI, dalam siaran persnya.
Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama membentuk tim independen untuk menginvestigasi temuan FSGI tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Jokowi ataupun Basuki mengaku belum mendapat laporan resmi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.