Jokowi Janji Warga di Tanah Sengketa Dapat Hak Pilih

"Tidak sampai buat Pergub lah, itu diurus wali kota saja bisalah. Jumlahnya kecil-kecil kan, ndak sampai jutaan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/12/2013) sore.

Sebelumnya, Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengatakan, terdapat 19.000 dari 7.011.729 warga Jakarta yang belum masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah tersebut berasal dari lembaga pemasyarakatan serta lahan yang disengketakan.

Sekretaris Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Arifin membenarkan ada warga di wilayahnya yang belum masuk dalam DPT. Beberapa di antaranya yakni tahanan Lapas Cipinang, Rutan Pondok Bambu, Tanah Galian Halim, serta sejumlah daerah lainnya.

"Di Jakarta Timur ada 7.465 warga yang belum mendapatkan hak pilih. Jumlah itu sebagian besar ada di tahanan," tambahnya.

Arifin mengatakan, khusus di Tanah Galian, KPU Kota Jaktim telah mendata warga yang tinggal di area sengketa antarwarga dengan TNI Angkatan Udara itu. Arifin mengakui ada warga yang menolak didata lantaran KPU Jaktim memasukkan warga ke tempat pemungutan suara (TPS) Kelurahan Halim. Sementara itu, warga menuntut supaya masuk ke Kelurahan Cipinang Melayu.

Kendati demikian, Arifin menegaskan akan membantu KPU Kota Jaktim untuk kembali mendata warga di tanah sengketa itu agar mendapatkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi Indonesia itu.