Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Rayu Pertamina Stop Pasokan BBM Subsidi ke Jakarta

Kompas.com - 27/12/2013, 14:29 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan bertemu Pertamina untuk merevisi UU Migas. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pertemuan bersama Pertamina itu terkait upaya Pemprov DKI menghentikan pasokan BBM bersubsidi ke pusat kota Jakarta.

"Pak Gubernur berhak bertemu Pertamina untuk minta UU Migas menentukan kuota BBM subsidi," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Ia menjelaskan, penghentian pasokan BBM bersubsidi itu dikhususkan pada kendaraan pribadi beroda empat. Adapun pemakai kendaraan bermotor roda dua dan angkutan umum masih diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.

Menurut Basuki, para pemilik kendaraan pribadi harus menggunakan BBM non-subsidi. "Kalau mengaku enggak sanggup, pakai seminggu sekali saja, jangan pakai RFID juga. Nanti Pak Gubernur juga mau minta pembatasan RFID itu ke Pertamina," ujar Basuki.

Kebijakan RFID itulah yang, lanjut Basuki, menjadi salah satu alasannya mewacanakan pencabutan subsidi BBM. Sebab, selama ini, pihak yang menikmati BBM bersubsidi adalah warga pemilik kendaraan pribadi.

Melalui wacana penghapusan pasokan BBM ke Jakarta, kemacetan diperkirakan akan menyebar ke daerah tetangga. Apabila warga ingin masuk pusat Jakarta, maka DKI menerapkan sistem jalan berbayar dengan electronic road pricing (ERP).

Di samping itu, Basuki menginginkan Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan. Ini karena BBM bertimbal merupakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan.

Anggaran penghematan negara itu juga bisa dialihkan untuk pembangunan loopline kereta api, ataupun membantu pembangunan infrastruktur perhubungan di bagian lain Indonesia. "Kita juga harus menyiapkan bus sedang. Sebenarnya, tujuan rencana ini untuk menekan pemakaian jumlah mobil di Jakarta," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com